Kupang (ANTARA News NTT) - Kualitas para pendamping desa dan para pendamping lokal perlu terus ditingkatkan agar bisa profesional dan matang dalam membangun desanya.
"Jika kualitas pendamping desa terbatas dan berada di bawah rata-rata maka akan sangat berpengaruh terhadap proses percepatan pembangunan desa," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis di Kupang, Sabtu (19/1).
Atas dasar itu, ia akan meminta pihak Kementerian Desa untuk merekrut calon pendamping desa yang berkualitas, agar tidak terlalu ribet dalam upaya pembenahan dan pembinaan selanjutnya.
Menurut dia, alokasi dana desa untuk Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga harus dibarengi pula dengan kualitas para pendamping yang mumpuni.
Untuk tahun 2019, Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat sebesar Rp3,02 triliun.
Ketua Fraksi Gerindra MPR ini juga mengatakan bahwa saat ia berkeliling dari desa ke desa di NTT, masih ditemukan desa-desa yang gerak pembangunannya masih lamban, karena kualitas para pendampingya sangat terbatas.
Baca juga: KPK awasi ADD di Kabupaten Kupang
Ia mengatakan Komisi V DPR-RI bersama Kementerian Desa telah bertolak ke desa-desa di NTT untuk menggelar pertemuan dengan para pendamping desa dan pendamping lokal di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
"Kami hari ini bertemu dengan mereka di TTS. Kami ingin melihat dan mendengar langsung keluhan mereka dan sejauh mana hasil pelaksanaan pembangunan desa di TTS," ujarnya.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi sebelumnya juga meminta Kementerian Desa dan Komisi V DPR RI untuk menaikkan gaji pendamping desa yang dinilainya masih terlalu kecil.
"Gaji mereka sekitar Rp1 juta sebulan. APBD NTT tampaknya belum mampu membantu menaikkan gaji mereka, sehingga saya meminta Kemendes dan Komisi V DPR-RI untuk bisa membantunya," demikian Josef Nae Soi yang juga mantan anggota DPR-RI dari F-Golkar itu.
Baca juga: Enam desa belum pertangungjawabkan ADD Rp7 miliar
