Wabup Manggarai Barat sebut angka stunting tersisa satu digit

id stunting,labuan bajo,manggarai barat,ntt,flores

Wabup Manggarai Barat sebut angka stunting tersisa satu digit

Wakil Bupati Manggarai Barat, NTT, Yulianus Weng. ANTARA/HO-Kominfo Manggarai Barat

...Saat operasi timbang Agustus 2022 itu (angkanya) 15,9 persen, lalu ada intervensi spesifik dan sensitif, sehingga angkanya turun ke sembilan persen tahun 2023 ini
Kupang (ANTARA) - Wakil Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yulianus Weng menyebut prevalensi stunting di daerah itu tersisa satu digit yakni sembilan persen, turun lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.

"Saat operasi timbang Agustus 2022 itu (angkanya) 15,9 persen, lalu ada intervensi spesifik dan sensitif, sehingga angkanya turun ke sembilan persen tahun 2023 ini," kata Weng dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat, (9/6/2023).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, jumlah balita stunting di Manggarai Barat tersisa 2.130 balita dari total keseluruhan balita di wilayah itu sebanyak 23.788 balita. Dari angka itu, prevalensi stunting pun turun menjadi sembilan persen.

Weng menjelaskan capaian angka stunting yang menurun lebih rendah dibanding target nasional itu merupakan hasil kerja dari berbagai upaya yang dilakukan lintas sektor.

Pertama, semua Puskesmas memiliki data by name by address semua anak/balita stunting di setiap wilayah kerja masing-masing.

Lalu, satu petugas puskesmas memiliki satu desa binaan yang mempunyai anak stunting.

"Jadi setiap mereka turun (ke desa), mereka cek, pantau perkembangan setiap anak, sakit apa, lalu apa yang diberikan orangtua di rumah," katanya menambahkan.

Tak hanya berhenti di situ, para petugas dinas kesehatan setempat terbagi dalam 22 Puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan berbagai intervensi.

Pihaknya juga aktif memberikan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK), sosialisasi stunting, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembersihan lingkungan.

Guna mempertahankan angka tersebut agar tidak kembali naik bahkan semakin menurun, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menginstruksikan agar setiap desa menganggarkan minimal Rp50 juta untuk penanganan stunting.

Selanjutnya pencairan dana desa untuk stunting itu harus mendapatkan rekomendasi dari kepala puskesmas di daerah setempat.

"Capaian baik ini merupakan kerja kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sendiri," ungkap Weng.



Baca juga: Wagub Nae Soi dorong kolaborasi diperkuat atasi stunting

Baca juga: Sabu Raijua ajak tokoh agama cegah stunting