Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi mendorong agar kolaborasi berbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat diperkuat untuk mengatasi masalah kekerdilan (stunting) pada anak di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Masalah stunting di NTT bisa kita tekan hingga serendah mungkin ketika semangat kolaborasi kita perkuat dan juga etos kerja kita tingkatkan," katanya dalam siaran pers Biro Humas Setda Provinsi NTT yang diterima di Kupang, Kamis, (8/6/2023).
Ia menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di NTT yang berlangsung selama 5-6 Juni di Kabupaten Rote Ndao yang dihadiri Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi.
Pemerintah Provinsi NTT mencatat jumlah kasus stunting di NTT per Maret 2023 mencapai 77.387 kasus dengan prevalensi 17,7 persen.
Nae Soi yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting NTT mengatakan, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat termasuk dalam menyusun target-target secara realistis.
"Target output dan outcome dalam beberapa bulan ke depan seperti apa, itu harus jelas dan realistis," katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk melangkah dari dimensi ideal dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia serta dimensi realistis terkait kondisi di lapangan.
Kondisi di NTT, kata dia, masih menghadapi kekurangan seperti sarana air bersih, sanitasi, hingga keterbatasan infrastruktur, sehingga perlu dipertimbangkan dalam upaya menemukan langkah konkrit dalam penanganan masalah stunting.
Nae Soi juga mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan memantapkan tekad untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
"Saya yakin dengan semangat kolaborasi kita pasti bisa memberantas stunting ini hingga serendah mungkin, bila perlu sampai zero atau nol," katanya.
Baca juga: Pemkab Manggarai Barat apresiasi kolaborasi swasta atasi stunting
