PLN EPI perluas kawasan green economy kerakyatan di beberapa daerah

Jakarta (ANTARA) - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada tahun ini akan memperluas pengembangan green economy kerakyatan di beberapa wilayah di Indonesia melalui pengembangan biomassa dan hutan energi yang melibatkan masyarakat.

Program tersebut selain untuk menjamin pasokan biomassa ke pembangkit listrik juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, kata Direktur Biomassa PLN EPI Antonius Aris Sudjatmiko dalam keterangan di Jakarta, Senin, (28/8/2023).

Aris menjelaskan kawasan green economy kerakyatan pertama yang dibesut oleh PLN EPI adalah kawasan hutan energi di Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak dikembangkan pada Februari 2023 di tanah seluas 30 hektar, kini mengalami perkembangan yang signifikan.

"Saat ini perkembangan hutan energi sangat baik. Pada beberapa waktu mendatang masyarakat bisa memanen hutan energi ini. Tanaman ini nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pakan ternak di saat musim kemarau tiba. Limbah dari hasil panen dimanfaatkan oleh PLN EPI untuk menjadi bahan baku biomassa," kata Aris.

Ada 50 ribu bibit pohon yang ditanam untuk menjadi hutan energi. Tanaman seperti gamal, kaliandra, indigofera, dan gmelina sangat bermanfaat bagi peternak dan juga menjadi bahan baku yang baik untuk biomassa.

Atas keberhasilan pengembangan di Yogyakarta ini, PLN EPI akan mereplikasi kawasan serupa di beberapa tempat.

"Untuk tahun ini mengejar musim hujan nanti di musim hujan Oktober atau pun November itu akan di replikasi segala tempat, sedang kami kaji dari sisi kelayakan atau tipe lahannya dan juga bagaimana penerimaan masyarakatnya," ujar Aris.

Aris memastikan bahwa PLN EPI dalam pengembangan hutan energi ini tidak akan menggunakan lahan produktif masyarakat. Nantinya, pola kerja sama yang dipakai PLN EPI dengan Kraton Yogyakarta seperti di Gunung Kidul akan dicoba dilakukan juga di daerah lain.

"Kita tidak akan menggeser lahan produktif masyarakat. Justru kita memanfaatkan lahan kritis atau lahan tidak produktif untuk bisa dikembangkan menjadi hutan energi," tambah Aris.

Hingga 2025 PLN Grup mentargetkan 52 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan menggunakan teknologi co-firing ini. Untuk tiu, pada 2025 PLN EPI membutuhkan pasokan biomassa hingga 10 juta ton.

"Untuk memastikan rantai pasok biomassa ini terjaga, kami terus melakukan berbagai langkah kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Sehingga teknologi ini selain bisa menekan emisi juga sekaligus mampu mengurangi ketergantungan atas energi fosil," tambah Aris.

Perwakilan Keraton Yogyakarta, Raden Mas Gusthilantika Marrel Suryokusumo mendukung penuh langkah PLN EPI dalam pengembangan hutan energi di wilayahnya. Yogyakarta dipilih menjadi salah satu wilayah proyek percontohan sehingga bisa direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain.

"Jadi start-nya lokal, tapi nantinya akan punya efek secara nasional, bahkan internasional. Ini juga menegaskan peran Keraton dalam mendukung upaya pemerintah di bidang lingkungan, khususnya pengurangan emisi," kata Gusti Marrel.

Lurah Gombang, Gunung Kidul, Supriyanto menyampaikan apresiasi pada PLN EPI dan Gubernur DIY yang telah menyediakan bibit serta mengizinkan penggunaan tanah keraton untuk lahan tanaman hijauan tersebut.

Baca juga: PLN sebut rasio elektrifikasi nasional capai 99,72 persen

"Warga kami ini sangat membutuhkan hijauan untuk pakan ternak, terutama di musim kemarau. Makanya ketika ada tawaran kerja sama ini saya langsung terima karena memang 90 persen warga kami ini petani-peternak," tambah Supriyanto.

Baca juga: PLN IP konsisten menjaga pembangkit ramah lingkungan

PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang didirikan untuk memastikan ketersediaan pasokan suplai energi primer melalui konsolidasi proses pengadaan & logistik, pencarian sumber energi primer serta pengembangan ekosistem yang resilient dan rantai pasok yang kuat.



 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PLN EPI replikasi kawasan green economy kerakyatan di sejumlah daerah