Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen mempermudah layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin membuka suatu usaha lewat kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah resmi beroperasi di wilayah itu.
"Tiap unit pelayanan harus menempatkan petugas yang kompeten dan bertanggung jawab sehingga tujuan MPP dapat terwujud," kata Bupati Manggarai Timur Agas Andreas dari Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis, (2/11/2023).
MPP Manggarai Timur yang telah diresmikan di Jakarta pada 31 Oktober 2023 lalu kini beroperasi di Gedung Sentra IKM Rana Tonjong Borong dan didukung oleh 15 organisasi penyelenggara layanan baik dari tingkat daerah maupun instansi vertikal dan BUMN.
Kehadiran MPP Manggarai Timur itu nantinya dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus berbagai dokumen, terutama yang berkaitan dengan perizinan berusaha.
Ia juga optimis adanya iklim investasi yang baik seiring dengan kemudahan mengurus dokumen perizinan. Hal itu diharapkan dapat berimbas pada peningkatan minat pelaku usaha untuk berinvestasi serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Agas meyakini bahwa mewujudkan komitmen kerja sama dan sinergisitas antar para penyelenggara layanan tentunya tidak gampang.
Namun, ia terus menjalin komunikasi yang baik dan berkolaborasi untuk mengatasi berbagai kendala sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Baca juga: Ombudsman : Keberadaaan Mal Pelayanan Publik permudah masyarakat
"Saya berharap hadirnya MPP di Manggarai Timur bisa memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dan iklim investasi akan semakin baik," katanya menandaskan.
Baca juga: Imigrasi Labuan Bajo membuka layanan penerbitan paspor di MPP Ngada
Adapun beberapa perangkat daerah dan UPTD serta organisasi penyelenggara layanan yang telah terintegrasi dalam MPP Manggarai Timur yakni Kantor Pajak Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, PT Taspen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesbangpol, UPTD SPAM, dan Dinas Sosial.
