Ombudsman tindaklanjuti laporan warga terkait banjir di sekolah

id Ombudsman ntt, kota kupang, pendidikan, banjir

Ombudsman tindaklanjuti laporan warga terkait banjir di sekolah

Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton melihat langsung drainase di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Ombudsman NTT)

Saya sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan dan telah menerima informasi lanjutan dari Penjabat Wali Kota Kupang terkait hal itu...
Kupang (ANTARA) -
Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menindaklanjuti laporan warga terkait kondisi drainase di Jalan Ahmad Yani Kota Kupang yang tidak efektif sehingga beberapa sekolah terendam banjir saat hujan deras.
 
"Saya sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan dan telah menerima informasi lanjutan dari Penjabat Wali Kota Kupang terkait hal itu," kata Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton di Kota Kupang, Sabtu, (17/2/2024).
 
Ia menjelaskan enam sekolah di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka, Kota Kupang sering terendam banjir karena drainase yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
 
Apabila hujan deras, kata dia, genangan air cukup tinggi dan tertahan dalam waktu lama sehingga mengganggu kegiatan belajar di sekolah-sekolah tersebut.
 
Keadaan itu telah berlangsung lama dan diduga terjadi karena drainase di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang tidak lagi mampu menampung aliran air dengan volume besar.
 
Menindaklanjuti laporan warga, ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, dan Pemerintah Kota Kupang agar dapat dikaji tentang perbaikan drainase pada jalan negara itu.
 
Ia berharap adanya perhatian lebih mendalam agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan publik dan tidak dirugikan.
 
"Saya telah mendapatkan informasi bahwa anggaran drainase jalan tersebut diprioritaskan pada perubahan anggaran 2024," ucapnya.
 
Darius mengajak masyarakat agar dapat melaporkan layanan publik yang terganggu di sekitar ke pemerintah setempat atau Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti.
 
 
"Kasus ini membuktikan bagaimana koordinasi kami dengan seluruh instansi yang berwenang berjalan dengan cepat dan direspon dengan cepat pula untuk perbaikan," katanya.