Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa pencairan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk lima kabupaten di provinsi tersebut hingga saat ini masih di bawah 40 persen.
"Untuk pilkada 2024 masih ada lima kabupaten yang anggarannya masih di bawah 40 persen," kata Anggota Komisioner KPU NTT Lodowyk Fredrik di Kupang, Kamis, (18/4/2024).
Hal ini disampaikan di sela acara sosialisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu tingkat Provinsi NTT.
Dia menyebutkan lima kabupaten yang transfer anggaran pilkada di bawah 40 persen itu, antara lain Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sikka, Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat.
"Ini fakta saya mau sampaikan di sini bahwa Kabupaten Manggarai saja baru satu persen dana pilkada yang masuk," katanya.
Dia tidak menyebut secara rinci kebutuhan anggaran pilkada di Kabupaten Manggarai, namun dia mengilustrasikan jika dana pilkada Rp3 miliar maka satu persen itu baru Rp300 juta.
Selain lima kabupaten yang telah dana pilkada di bawah 40 persen, kata dia, juga ada tiga kabupaten lainnya masih nol persen atau belum ada sama sekali pencairan dana pilkada untuk tiga daerah itu.
Tiga kabupaten itu adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Sumba Timur.
"Mohon maaf, tetapi ada beberapa kabupaten yang masih beban buat kami. Oleh karena itu, besok saya akan berangkat ke Sumba untuk berkoordinasi lagi," ujar dia.
Baca juga: KPU bilang ada dua jalur pendaftaran calon pemilukada
Baca juga: Berikut jadwal tahapan pilkada serentak 2024
Sementara itu anggota Komisioner KPU NTT dari Divisi Teknis Penyelenggara Elyaser Lomi Rihi mengatakan idealnya dana pilkada setiap daerah itu pada tahap pertama seharusnya sudah cair pada Desember 2023 untuk dengan nilainya 40 persen.
Baca juga: Bawaslu NTT imbau kepala daerah tak mutasi ASN jelang Pilkada
"Dan tahap kedua seharusnya sudah cair dengan nilai 60 persen dari nilai anggaran pilkada di setiap kabupaten dan kota di NTT," ujarnya.
