Opini - Kabinet zaken untuk pemerintahan baru Indonesia

Salah satu konsep yang bisa dijalankan dalam menyusun kabinet kelak, adalah menggunakan konsep kabinet zaken (belanda), atau kabinet yang jajaran menterinya direkrut dari kalangan ahli, atau profesional di bidangnya.

Pemilihan menteri dalam kabinet zaken, representasi partai politik tidak menjadi prioritas. Dengan lebih mengedepankan unsur profesional, diharapkan performa menteri yang ditunjuk bisa fokus pada implementasi program, tanpa beban atau target tertentu dari partai pengusulnya.

Konsep kabinet zaken sendiri bukan hal baru dalam sejarah politik di Indonesia. Pertama kali muncul pada tahun awal 1950-an, sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik periode sistem parlementer, tatkala proses penyusunan kabinet saat itu tergantung pada koalisi yang melibatkan berbagai partai.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku karya Herbert Feith yang telah menjadi klasik, salah satu contoh kabinet zaken adalah Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959).

Pembentukan kabinet zaken yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda, sebagai cara untuk keluar dari bayang-bayang pertikaian antarparpol pasca-Pemilu 1955.

Masih menurut Herbert Feith, sebelum Kabinet Djuanda, sebenarnya sudah ada Kabinet Wilopo yang bisa juga dianggap sebagai rintisan kabinet zaken, yang berlangsung antara 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953.

Satu kenyataan yang menarik, bahwa salah satu menteri dalam Kabinet Wilopo terdapat nama Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan, seorang ekonom senior dan hebat, yang merupakan ayah dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dengan kata lain, konsep atau wacana kabinet zaken memiliki relasi historis dengan Prabowo, sehingga tidak terlalu asing.

Kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa ke depan, menuntut adanya talenta terbaik bangsa, yang lepas dari kepentingan partai politik secara spesifik.

Seluruh program kabinet diikhtiarkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Ada argumentasi tentang arti penting komposisi kabinet yang besar, guna mewujudkan sejumlah program pemerintahan baru yang juga besar.

Di tengah momentum emas seperti bonus demografi, Indonesia memiliki target besar, yakni menjadi negara dengan kapasitas ekonomi keempat di dunia saat Indonesia Emas 2045.

Pemerintahan baru nanti memiliki beban yang berat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Salah satunya dengan menunjukkan kinerja pemerintah yang lebih baik dari era sebelumnya, dan bebas dari kasus KKN.

Pilihan untuk membentuk kabinet zaken merupakan jalan terbaik menghadapi kompleksitas tantangan ke depan.

Prabowo bisa belajar dari rezim sebelumnya, bila unsur partai begitu dominan dalam komposisi kabinet.

Besarnya jumlah menteri yang berasal dari unsur partai, dikhawatirkan berdampak pada kinerja kabinet, yang cenderung menurun, bahwa gerbong partai akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan baru nanti.

Belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, jumlah menteri yang berasal dari unsur partai politik yang terkena kasus korupsi pada era Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo terbilang signifikan.

Presiden baru nanti tidak boleh lagi dibebani dengan permasalahan perilaku atau etika para menterinya. Bebas KKN sebagai buah hasil perjuangan era reformasi, harus benar-benar diwujudkan pemerintahan baru nanti.


Periode transisi