Kupang (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) mencatat total aset yang dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) seluruh Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 20,4 persen dibandingkan dengan tahun 2022.
Ketua Aspenda Agus Subrata di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis, (4/7/2024) mengatakan bahwa pada tahun 2023 total aset Jamkrida seluruh Indonesia mencapai Rp5,6 triliun.
“Meningkat 20,4 persen dari tahun 2022 dimana nilai asetnya mencapai Rp4,6 triliun,” katanya saat ditemui di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Apenda yang digelar di salah satu hotel di Kota Kupang.
Agus mengatakan bahwa setiap tahun memang rata-rata kenaikan industri penjaminan mengalami kenaikan berkisar dari 10 persen sampai dengan 20 persen.
Karena itu untuk tahun 2024 ini, ujar dia, diperkirakan kenaikan untuk total aset yang dimiliki seluruh Jamkrida se-Indonesia naik sebesar 10 sampai 20 persen.
Sementara itu, kata dia, untuk pendapatan penjaminan yang diperoleh dari imbal jasa penjaminan (IJP) pada tahun 2023 Jakmrida seluruh Indonesia berhasil membukukan Rp1,48 triliun.
“Meningkat sebesar 73,9 persen dari tahun 2022 dimana pada tahun 2022 hanya membukukan Rp855 miliar,” ujar dia.
Agus mengatakan bahwa belum ada data berapa banyak UMKMK yang sudah dipegang oleh Jamkrida seluruh Indonesia, namun dari jumlah pembukuan itu bisa diketahui komposisi UMKMK yang ada di Indonesia.
Sebab berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia saat ini adalah 64 juta dan mayoritas merekalah yang menggerakkan perekonomian di suatu daerah.
“Yang pastinya Jamkrida tetap fokus untuk kredit-kredit produktif seperti Koperasi dan juga UMKM. Datanya akan kita kumpulkan untuk mengukur sejauh mana keberadaan Jamkrida untuk. mendorong UMKMK karena saat ini menjadi motor penggerak nasional,” ujar dia.
Agus yang juga Plt Direktur Utama Jamkrida Jawa Barat itu mencontohkan bahwa di Provinsi Jawa Barat pendapatan IJP di tahun 2023 mencapai Rp250 miliaran dengan jumlah UMKMK mencapai 1,2 juta.
Dia juga mengatakan bahwa sejumlah UMKM yang masuk dalam penjaminan Jamkrida selama ini berjalan positif sema, karena hampir semuanya adalah UMKM yang visibel seperti pengusaha kuliner.
Namun tidak semua UMKMK bisa masuk dan kami berikan penjaminan, semuanya melalui mekanisme yang ketat seperti melakukan asesmen secara detil.
Baca juga: PJ Gubernur NTT harapkan BPD-Jamkrida kolaborasi untuk kembangkan UMKMK
“Jadi tidak secara langsung kita mengambil atau menunjuk UMKM masuk dalam penjaminan jika melakukan kredit di Perbankan baik dari segi kapasitas, kompetensi dan sustainibility artinya berjalan bagus atau tidak,” ujar dia.
Baca juga: Saham Pemprov NTT Rp50 Miliar di Jamkrida
Agus juga menambahkan bahwa tidak sampai di situ saja tugas Jamkrida, keberadaan Jamkrida juga melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan kesempatan agar ke depannya tidak macet dan bermasalah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Aspenda catat aset Jamkrida se-Indonesia naik 20,4 persen pada 2023
