Kota Bandung (ANTARA) -
Harapan tersebut Ia sampaikan bersamaan dengan peresmian Ekshibisi Tanah Ulayat di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/9).
"Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN," ujar Menteri AHY.
Ia menjelaskan, ekshibisi yang berlangsung mulai 4 sampai 7 September 2024 ini berisi sejumlah perwakilan Masyarakat Hukum Adat.
Adapun, beberapa diantaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, serta Desa Adat Asah Duren.
Pihaknya berharap momen ini menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki.
"Hal ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran Tanah Ulayatnya," ujar AHY.
Baca juga: AHY pastikan Tanah Ulayat di Indonesia akan terdata baik
Baca juga: AHY sebut 117 juta bidang tanah sudah daftar sertifikat PTSL
Seusai meresmikan ekshibisi, Menteri AHY meninjau stand pameran dari masing-masing daerah, yang disambut oleh penampilan budaya dari Suku Baduy hingga Papua, sembari berdialog dengan para peserta, Menteri AHY melihat berbagai produk yang dihasilkan dari setiap suku.
Peninjauan ekshibisi diakhiri dengan Menteri AHY dengan menandatangani lukisan yang merupakan cover dari Buku "Cerita Tanah Ulayat Hari Ini" yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT).
Dalam kesempatan ini, dihadiri juga oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, perwakilan Duta Besar negara-negara ASEAN untuk Indonesia, Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara antara lain perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina.
Selain itu, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan CSO, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, serta perwakilan Department of Land Thailand.
