Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur dan Bank Indonesia NTT siap memperkuat kolaborasi dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
“Kami siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mendukung program pemberdayaan UMKM. Langkah ini penting agar produk-produk lokal NTT memiliki perlindungan hukum serta daya saing di pasar,” kata Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Agus Sistyo Widjajati di Kupang, Rabu.
Ia mengatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk-produk lokal yang memiliki legalitas hukum dan daya saing tinggi.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memberikan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual (KI), khususnya dalam pendaftaran merek dagang, hak cipta, dan indikasi geografis bagi pelaku UMKM.
“Langkah ini bertujuan agar produk-produk lokal NTT tidak hanya memiliki keunggulan kompetitif, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum yang mencegah potensi pelanggaran atau klaim dari pihak lain,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya kepastian hukum, para pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya dan dapat menarik minat investor maupun mitra bisnis yang potensial.
Pada kesempatan itu, turut dilakukan pengecekan daftar merek yang telah terdaftar.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi produk-produk UMKM agar lebih mudah bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Silvester juga menyampaikan bahwa akan mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan KI.
“Harapannya melalui program edukasi ini semakin banyak produk lokal NTT yang memiliki legalitas resmi sehingga dapat dipasarkan lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.
Sementara itu, Agus, Kepala BI NTT mengatakan bahwa upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi ini sungguh penting agar program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pembuatan produk oleh UMKM lokal serta pendaftaran merek dagang agar produk tersebut memiliki legalitas dan dapat dipasarkan secara luas,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkum dan BI siap kolaborasi pemberdayaan UMKM di NTT
