Kupang (Antara NTT) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Kupang, terlalu membias dan justru menjadi ajang saling menyerang.
"Padahal, panggung yang disiapkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, jika dipercayakan rakyat untuk pemimpin Kota Kupang," kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.
Dia mengemukakan hal itu, ketika diminta pandangan seputar debat terbuka perdana calon Wali kota dan Wakil Wali kota Kupang, periode 2017-2022 yang digelar di Studio TVRI Kupang, pekan lalu.
"Debat perdana itu, lebih banyak membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya diperdebatkan. Justeru menjadi panggung untuk saling menyerang, bukan membahas program kerja untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kota Kupang," katanya.
Menurut dia, dalam debat perdana itu, para calon justeru saling menyerang soal penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang.
Dia mengatakan, KPU harus memberi rambu-rambu kepada moderator untuk membatasi para calon agar tidak keluar dari materi yang dibahas dalam debat.
Dalam sesi tanya jawab misalnya, moderator wajib mengarahkan para kandidat untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan visi misi dan program kerja yang disampaikan calon. Tidak keluar dari materi debat.
"Kalau kita ikuti, calon saling menyerang pada sesi tanya jawab, karena muncul pertanyaan diluar materi debat," katanya.
Artinya, bagaimana KPU dan orang yang ditunjuk menjadi moderator dalam memandu acara menata kembali sistem debat, agar debat berikut lebih elegan dan berwibawa.
Selain itu, acara debat yang diselenggarakan KPU ini benar-benar bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pemilih dalam menentukan pilihan politik pada pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang, kata Ahmad Atang.
