Kupang (ANTARA) - Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Leontinus Alpha Edison, menegaskan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat menjadi fondasi utama perumusan kebijakan ekonomi kerakyatan yang inklusif.
“Pemerintah tidak bisa lagi merumuskan kebijakan dari menara gading. Kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dengan masyarakat,” kata Leontinus dalam kegiatan Berdaya Bersama Kupang, Rabu (1/10).
Ia menjelaskan, setiap kelompok masyarakat memiliki aspirasi dan tantangan unik, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas. Pemerintah, katanya, berkewajiban mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan.
Menurut dia, kegiatan di Kupang yang diikuti lebih dari seribu peserta menjadi contoh nyata dialog partisipatif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.
“Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung tentang status kerja gig workers, akses perlindungan sosial, hingga standarisasi keterampilan agar mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.
Leontinus menambahkan, pendekatan dialogis memastikan program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, potensi keberhasilan lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama.
Ia menyebut model dialog ini telah lebih dulu diterapkan di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung, dan akan diperluas ke berbagai daerah lain.
“Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Leontinus.
Berdasarkan data Kemenko PM, nilai tambah ekonomi kreatif NTT pada 2024 mencapai Rp934,7 miliar dengan jumlah pelaku kreatif terdaftar sekitar 10.803 orang. Sementara jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat 366.473 unit, mayoritas usaha mikro.
Subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi 71,9 persen dari total pelaku, disusul kuliner 22,1 persen, dan fesyen 2,8 persen.
Melalui rangkaian Berdaya Bersama Kupang, peserta juga mendapatkan workshop kewirausahaan, pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta strategi pemasaran 360 derajat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di NTT.
Wakil Wali Kota Kupang Serena Cosgrova Francis ditemui usai memberikan sambutan, mengapresiasi kehadiran Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Deputi beserta jajaran yang membawa sejumlah agenda penting, mulai dari temu koordinasi, peresmian Gedung GMIT Center, hingga dialog interaktif dengan pelaku usaha.
Menurutnya, rangkaian kegiatan ini merupakan anugerah sekaligus kesempatan berharga bagi Kota Kupang untuk memperkuat kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
Serena menekankan pentingnya program Perintis Berdaya yang diinisiasi Kemenko PM, khususnya Berdaya Bersama. Program tersebut dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha lokal karena menghadirkan model pelatihan dan pendampingan yang terstandarisasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Program ini membuka jalan bagi wirausahawan lokal untuk berkembang lebih cepat,” ujarnya.
