Kupang (ANTARA) - Kabupaten Malaka menargetkan pengembangan usaha tambak garam di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu hingga mencapai lebih dari 5.000 hektare.
“Target kami sesuai yang diberikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat minimal 5.000 hektare dikembangkan untuk garam dan kami usahakan 5.000-10.000 hektare,” kata Bupati Malaka Stefanus Bria Seran di Kupang, Kamis (22/8).
Ia mengatakan hal itu terkait potensi lahan garam yang dimiliki dan target yang dikembangkan di Kabupaten Malaka sebagai salah satu daerah potensial penghasil garam.
Dijelaskannya, saat ini produksi garam di Malaka sudah berjalan pada lahan percobaan seluas 32 hektare di Desa Rabasa, Kecamatan Malaka Barat. Usaha garam tersebut dikerjakan PT Inti Daya Kencana sejak 2018 lalu dan akan segera dipanen dalam waktu satu atau dua bulan ke depan.
Ia mengatakan pengembangan tambak garam yang paling luas akan dilakukan di Kecamatan Wewiku yang saat ini sedang dikerjakan dengan target mencapai 5.000 hektare.
“Di Wewiku lahan sudah dibuka hingga 300 hektare, sudah dibuat petak-petaknya dan terus dikerjakan sampai nanti mencapai 5.000 hektare,” katanya.
Bupati Stefanus mengatakan pemerintahannya berkomitmen mengembangkan usaha garam sebagai sumber kekuatan ekonomi masyarakat setempat karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Setiap satu hektare lahan garam, bisa menampung lima sampai delapan tenaga kerja," katanya.
“Sehingga ke depan kalau 5.000 hektare bisa digarap dan setiap hektare rata-rata enam tenaga kerja maka bisa menyerap hingga 30.000 orang,” katanya menambahkan hal itu yang menjadi salah satu semangat pemerintahnnya untuk mengembangkan usaha garam.
Ia menambahkan investasi usaha garam di daerahnya juga dikelola dengan pola penyertaan modal sehingga tidak mengorbankan tanah milik masyarakat.
“Jadi tanah rakyat tidak dijual atau disewakan tetapi mereka menjadi bagian yang memiliki investasi, jadi nanti akan dihitung sebagai penyertaan modal,” katanya.
“Sehingga pengusaha datang bawa modal dan teknologi, sedangkan rakyat, masyarakat adat, dan pemerintah siapkan tanah sehingga prinsipnya usaha bersama yang nanti akan dihitung dengan baik sehingga saling menguntungkan,” tegasnya.
