Kupang (ANTARA) - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengemukakan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik pada kantor-kantor Polres di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini adalah urusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
"Urusan SIM baik SIM A, SIM C, serta perpanjangannya lebih dominan dikeluhkan saat mengurusnya di kantor-kantor Polres, " katanya di Kupang, Jumat (21/2), terkait pelayanan publik pada Polres-Polres di NTT.
Dia mengatakan, keluhan terkait jenis layanan ini banyak disampaikan masyarakat kepada pihaknya melalui pesan WhatsApp maupun SMS (short message service).
Menurut dia, banyak masyarakat selaku pemohon layanan mengeluh karena tidak lulus praktik saat melakukan ujian mengemudikan kendaraan.
"Mereka mengeluh kondisi jarak antartiang saat praktik itu terlalu dekat sehingga selalu tertabrak dan dinyatakan tidak lulus," katanya.
Menurut Darius, karena banyak pemohon layanan yang tidak lulus mengikuti tes teori dan praktik untuk mendapat SIM maka mereka meminta diluluskan dengan biaya tambahan di luar dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dia menambahkan, persoalan ini sudah disampaikannya dalam rapat koordinasi di Markas Besar Polda NTT pada 2019 lalu, karena itu pihaknya berharap mendapat perhatian serius untuk dibenahi.
Dia menjelaskan, pelayanan Polres di NTT butuh pembenahan serius karena berdasarkan hasil survei tingkat kepatuhan pelayan publik pada 2019 lalu, mendapati sebanyak empat Polres dengan predikat zona merah serta delapan Polres dalam zona kuning.
Layanan SIM, kata dia, merupakan salah satu jenis produk layanan yang disurvei selain, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat tanda terima laporan polisi, pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian.
