Parade Kuda Sandelwood Sumba Diundur

id Sandelwood

Parade Kuda Sandelwood Sumba Diundur

Kuda Sandelwood Sumba

"Sebelum peluncuran kegiatan pada Jumat pekan lalu di Kementerian Pariwisata, saya mendapat tembusan surat dari Bupati Sumba Barat Daya untuk menggelar event tersebut pada Juli mendatang," kata Marius Ardu Jelamu.

Kupang (Antara NTT) - Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu mengatakan pelaksanaan event parade kuda Sandelwood se-daratan Pulau Sumba yang dijadwalkan berlangsung dari 24-31 Mei 2017 diundur ke tanggal 3-10 Juli 2017.

"Sebelum peluncuran kegiatan pada Jumat pekan lalu di Kementerian Pariwisata, saya mendapat tembusan surat dari Bupati Sumba Barat Daya untuk menggelar event tersebut pada Juli mendatang," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.

Ia langsung berdiskusi dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait pergeseran jadwal tersebut dan beliau juga memutuskan untuk menundanya sesuai permintaan Bupati Sumba Barat Daya.

Ia mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan dengan beberapa perimbangan di antaranya, waktu pelaksanaannya bertepatan dengan bulan suci Ramadhan sehingga mengganggu umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.

"Saya kira ini alasan yang cukup realistis, karena kita juga perlu mempertimbangkan solidaritas kita dengan sesama saudara kita dari muslim di bulan Ramadhan," katanya.

Ia menambahkan parade kuda Sandelwood di Pulau Sumba yang dikenal dengan daerah lumbung ternak itu tetap dilakukan dengan pembagiannya, tanggal 3-4 Juli di Waingapu (Sumba Timur), 5-6 Juli di Anakalang (Sumba Tengah), 7-8 Juli di Waikabubak (Sumba Barat), dan 9-10 Juli di Tambolaka (Sumba Barat Daya).

"Nanti kita akan padukan kegiatan parade ribuan kuda Sandelwood itu dengan festival tenun ikat yang melibatkan sebanyak 2017 penenun di Pulau Sumba," katanya.

Untuk itu, lanjut Marius, pihaknya segera menyurati Kementerian Pariwisata karena sebelumnya pihak kementerian telah mempromosikan kegiatan tersebut akan digelar pada 24 Mei 2017.

"Tapi karena ada perubahan ini dan pihak Kementerian juga telah mengetahuinya sehingga mereka juga meminta adanya surat pemberitahuan secara resmi untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.

Selain itu, katanya, pemerintah juga berkoordinasi dengan Sekretariat Negara untuk membicarakan kembali terkait rencana mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri kegiatan tersebut.