Doni Monardo sebut COVID-19 bukan rekayasa atau konspirasi

id COVID-19,Pandemi COVID-19,Doni Monardo,COVID-19 Rekayasa,Penanggulangan Bencana,BNPB,Gugus Tugas COVID-19,konspirasi COV

Doni Monardo sebut COVID-19 bukan rekayasa atau konspirasi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam tangkapan layar siaran TVR Parlemen saat menayangkan rapat kerja Komisi VIII DPR bersama BNPB/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta, Senin (13/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)

COVID-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan, yaitu lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid
Jakarta (ANTARA) - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan jumlah kasus positif dan meninggal dunia akibat COVID-19 membuktikan bahwa pandemi tersebut bukan rekayasa atau konspirasi.

"COVID-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan, yaitu lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti melalui siaran langsung TVR Parlemen di Jakarta, Senin, (13/7).

Baca juga: Gugus tugas sebut penyebaran COVID-19 di NTT meluas

Doni mengatakan COVID-19 telah memapar 12 juta lebih penduduk dunia dan 550 ribu lebih meninggal dunia. Paparan dan kasus meninggal dunia secara global terkonsentrasi di Amerika Serikat, Brazil, dan India.

Menurut dia,kelompok yang rentan terhadap paparan virus corona jenis baru itu yang dapat menyebabkan risiko kematian adalah lanjut usia dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, kanker, tuberkulosis, asma, dan lain-lain.

"Pandemi ini membuat seluruh dunia mengalami perlambatan ekonomi. Ini menyebabkan munculnya ancaman resesi global," tuturnya.

Menurut Doni, pemerintah Indonesia dalam kebijakan penanganan COVID-19 mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dengan tetap memperhatikan pertumbuhan di sektor ekonomi.

"Harus berimbang untuk menjaga rakyat agar tidak terpapar COVID-19 dan tidak terpapar pemutusan hubungan kerja. Saat ini, sudah ada sembilan juta penduduk kita yang terkena pemutusan hubungan kerja," katanya.

Baca juga: Gugus Tugas sudah maksimal cegah wabah COVID-19 masuk NTT

Doni mengatakan bila penanganan berimbang antara sektor kesehatan dan ekonomi tidak maksimal, korban pemutusan hubungan kerja akan semakin banyak. Imbasnya, mereka akan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Mereka akan kehilangan kemampuan membeli makanan bergizi yang menyebabkan imunitasnya menjadi rendah dan rentan terpapar COVID-19," ucapnya.