Gubernur NTT tekankan pentingnya akurasi data soal kekerdilan
Data yang akurat sangat penting dalam menangani masalah stunting di NTT karena kerja tanpa data berarti kerja tanpa pengetahuan dan pasti hasilnya tidak berpengetahuan
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menekankan pentingnya data yang akurat menyangkut masalah kekerdilan (stunting) di provinsi berbasiskan kepulauan ini sehingga penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Data yang akurat sangat penting dalam menangani masalah stunting di NTT karena kerja tanpa data berarti kerja tanpa pengetahuan dan pasti hasilnya tidak berpengetahuan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa, (28/7).
Baca juga: NTT fokus pada masalah kekerdilan dan kemiskinan
Gubernur Viktor mengapresiasi pemerintah daerah yang terus berupaya menurunkan angka kasus kekerdilan, salah satunya Kabupaten Sikka di Pulau Flores, yang kasusnya menurun dari 25 persen menjadi 23 persen.
Namun hasil seperti ini tidak boleh membuat pemerintah daerah lupa diri karena target seluruhnya angka kekerdilan harus zero atau 0 persen, katanya.
"Dan untuk mencapai zero stunting tentunya harus ada data yang akurat mulai dari desa karena angka stunting di semua kabupaten berasal dari desa," katanya menegaskan.
Gubernur Viktor meminta para bupati di 21 kabupaten di NTT agar memerintahkan para kepala desa untuk mendata secara baik jumlah ibu hamil di desa masing-masing.
Ia mengatakan, langkah strategis dalam penanganan kekerdilan adalah pemberian asupan yang gizi yang cukup kepada setiap perempuan yang hamil sehingga anak yang dilahirkan tidak menderita kekerdilan.
Menurut dia, jika perempuan yang hamil mampu mengurus kandungannya secara baik dengan asupan gizi yang cukup maka tidak ada masalah, tetapi jika yang hamil itu ternyata miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi maka pemerintah wajib memberikan bantuan.
Baca juga: Peneliti : Tidak semua orang pendek itu menderita kekerdilan
Baca juga: Kalbe Nutritionals laporkan hasil riset tentang kekerdilan di NTT
Untuk itu, Gubernur Viktor juga meminta agar ke depan pembagian bantuan di tingkat desa tidak dilakukan di balai atau kantor desa namun bisa dipusatkan di posyandu setempat.
"Ini bertujuan agar selain menerima bantuan dari pemerintah, warga juga sekalian melakukan pemeriksaan kesehatan," katanya.
"Data yang akurat sangat penting dalam menangani masalah stunting di NTT karena kerja tanpa data berarti kerja tanpa pengetahuan dan pasti hasilnya tidak berpengetahuan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa, (28/7).
Baca juga: NTT fokus pada masalah kekerdilan dan kemiskinan
Gubernur Viktor mengapresiasi pemerintah daerah yang terus berupaya menurunkan angka kasus kekerdilan, salah satunya Kabupaten Sikka di Pulau Flores, yang kasusnya menurun dari 25 persen menjadi 23 persen.
Namun hasil seperti ini tidak boleh membuat pemerintah daerah lupa diri karena target seluruhnya angka kekerdilan harus zero atau 0 persen, katanya.
"Dan untuk mencapai zero stunting tentunya harus ada data yang akurat mulai dari desa karena angka stunting di semua kabupaten berasal dari desa," katanya menegaskan.
Gubernur Viktor meminta para bupati di 21 kabupaten di NTT agar memerintahkan para kepala desa untuk mendata secara baik jumlah ibu hamil di desa masing-masing.
Ia mengatakan, langkah strategis dalam penanganan kekerdilan adalah pemberian asupan yang gizi yang cukup kepada setiap perempuan yang hamil sehingga anak yang dilahirkan tidak menderita kekerdilan.
Menurut dia, jika perempuan yang hamil mampu mengurus kandungannya secara baik dengan asupan gizi yang cukup maka tidak ada masalah, tetapi jika yang hamil itu ternyata miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi maka pemerintah wajib memberikan bantuan.
Baca juga: Peneliti : Tidak semua orang pendek itu menderita kekerdilan
Baca juga: Kalbe Nutritionals laporkan hasil riset tentang kekerdilan di NTT
Untuk itu, Gubernur Viktor juga meminta agar ke depan pembagian bantuan di tingkat desa tidak dilakukan di balai atau kantor desa namun bisa dipusatkan di posyandu setempat.
"Ini bertujuan agar selain menerima bantuan dari pemerintah, warga juga sekalian melakukan pemeriksaan kesehatan," katanya.