Pembangunan di pulau rinca dilakukan dengan hati-hati
Pembangunan di Loh Buaya dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap pagi dilakukan briefing terkait keamanan dan keselamatan baik untuk para pekerja, dan juga yang paling penting adalah keamanan satwa yang ada di Loh buaya, agar jangan sampai ada satw
Kupang (ANTARA) - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) memastikan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan taman nasional (TN) Komodo dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan keamanan dari satwa Komodo.
Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina dihubungi ANTARA dari Kupang, Senin, (26/10) mengatakan pemerintah sangat peduli terkait pelaksanaan pembangunan di zona pemanfaatan Loh Buaya, Pulau rinca.
"Pembangunan di Loh Buaya dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap pagi dilakukan briefing terkait keamanan dan keselamatan baik untuk para pekerja, dan juga yang paling penting adalah keamanan satwa yang ada di Loh buaya, agar jangan sampai ada satwa terganggu, sangat hati-hati dengan api," katanya.
Baca juga: DPR soroti foto viral komodo "menghadang" truk di pulau rinca
Ia mengatakan bahwa viral adanya truk yang "dihadang" oleh seekor Komodo (Veranus Komodoensis) beberapa hari terakhir sebaiknya tidak ditafsirkan berlebihan.
Sebab penggunaan truck di lokasi itu dilakukan untuk membawa tiang pancang yang berat, dan membutuhkan alat berat di lokasi itu untuk mengangkutnya.
"Sebaiknya kita tidak mengambil asumsi dari foto yang ada, karena persepsi bisa dibangun menjadi opini, bukan fakta," tegas dia.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan di Loh Buaya hanya boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Jadi pembangunan fasilitas di loh buaya betul-betul dilakukan dengan memperhatikan semua aspek ekologi, sebagaimana sudah direncanakan dalam kajian dampak lingkungan.
Shana menambahkan bahwa pemerintah sudah pasti mengutamakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam melaksanakan pembangunan yang ada, dan semuanya sudah melalui prosedur dan kajian yang mendalam.
"Pengelolaan TN Komodo merupakan wewenang KLHK, pembangunan dilakukan oleh KemenPUPR, dan untuk mendukung pariwisata premium berkelanjutan yang didorong Kemenparekraf. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kita pun terlibat dalam setiap prosesnya, dan memastikan bahwa semua menjaga prinsip pariwisata berkelanjutan dengan komitmen sesuai peran dan fungsi masing-masing," tutur dia.
Baca juga: Pulau Rinca jadi pusat suvenir
Lebih lanjut, pihaknya juga selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder baik lokal, nasional, maupun internasional khususnya untuk menjelaskan rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan di TN Komodo.
"Dan peningkatan pariwisata di sana menjadi quality tourism dan minat khusus. Justru skrg memungkinkan untuk pelibatan masyarakat dalam kawasan lebih aktif sebagai subyek dari konservasi dan pariwisata," tambah dia.
Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina dihubungi ANTARA dari Kupang, Senin, (26/10) mengatakan pemerintah sangat peduli terkait pelaksanaan pembangunan di zona pemanfaatan Loh Buaya, Pulau rinca.
"Pembangunan di Loh Buaya dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap pagi dilakukan briefing terkait keamanan dan keselamatan baik untuk para pekerja, dan juga yang paling penting adalah keamanan satwa yang ada di Loh buaya, agar jangan sampai ada satwa terganggu, sangat hati-hati dengan api," katanya.
Baca juga: DPR soroti foto viral komodo "menghadang" truk di pulau rinca
Ia mengatakan bahwa viral adanya truk yang "dihadang" oleh seekor Komodo (Veranus Komodoensis) beberapa hari terakhir sebaiknya tidak ditafsirkan berlebihan.
Sebab penggunaan truck di lokasi itu dilakukan untuk membawa tiang pancang yang berat, dan membutuhkan alat berat di lokasi itu untuk mengangkutnya.
"Sebaiknya kita tidak mengambil asumsi dari foto yang ada, karena persepsi bisa dibangun menjadi opini, bukan fakta," tegas dia.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan di Loh Buaya hanya boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Jadi pembangunan fasilitas di loh buaya betul-betul dilakukan dengan memperhatikan semua aspek ekologi, sebagaimana sudah direncanakan dalam kajian dampak lingkungan.
Shana menambahkan bahwa pemerintah sudah pasti mengutamakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam melaksanakan pembangunan yang ada, dan semuanya sudah melalui prosedur dan kajian yang mendalam.
"Pengelolaan TN Komodo merupakan wewenang KLHK, pembangunan dilakukan oleh KemenPUPR, dan untuk mendukung pariwisata premium berkelanjutan yang didorong Kemenparekraf. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kita pun terlibat dalam setiap prosesnya, dan memastikan bahwa semua menjaga prinsip pariwisata berkelanjutan dengan komitmen sesuai peran dan fungsi masing-masing," tutur dia.
Baca juga: Pulau Rinca jadi pusat suvenir
Lebih lanjut, pihaknya juga selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder baik lokal, nasional, maupun internasional khususnya untuk menjelaskan rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan di TN Komodo.
"Dan peningkatan pariwisata di sana menjadi quality tourism dan minat khusus. Justru skrg memungkinkan untuk pelibatan masyarakat dalam kawasan lebih aktif sebagai subyek dari konservasi dan pariwisata," tambah dia.