Jakarta (ANTARA) - Lead Strategist 1000 Days Fund, Zack Petersen mengatakan banyak ibu hamil di Nusa Tenggara Timur yang tidak memeriksakan kandungannya ke puskesmas sehingga tidak mengetahui kondisi kesehatan janinnya.
"Bahkan ketika ibu hamil ditanya berapa bulan usia kandungannya, beberapa tidak tahu karena tidak pernah memeriksakan kandungan," kata Zack dalam wawancara secara virtual yang diikuti dari Jakarta, Rabu, (23/12).
Memeriksakan kandungan secara rutin, setidaknya empat kali selama hamil, merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi kesehatan janin dan upaya mencegah anak tumbuh kerdil atau stunting.
Zack mengatakan ibu hamil di Nusa Tenggara Timur perlu didorong untuk periksa ke puskesmas dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai kehamilannya dan menyusui bayi.
"Di Nusa Tenggara Timur, masyarakatnya tidak mendapatkan akses informasi seperti di Jakarta. Puskesmas sangat penting dalam memberikan informasi dan edukasi. Setiap ibu hamil perlu mendapatkan akses terhadap informasi kesehatan," tuturnya.
Karena itu, bekerja sama dengan Roche Indonesia, 1000 Days Fund mendirikan Stunting Center of Excelence di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai sasaran penurunan prevalensi anak kerdil atau stunting.
Head of Access, Policy, and Government Affair Roche Indonesia Lucia Erniawati mengatakan Stunting Center of Excelence di Labuan Bajo diresmikan pada 23 November 2020 dan dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara virtual.
"Mengapa di Nusa Tenggara Timur? Mengapa di Labuan Bajo? Karena angka stunting di Nusa Tenggara Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu hampir 43 persen," jelasnya.
Lucia mengatakan sebagai perusahaan farmasi yang berbasis di Swiss dan hampir 50 tahun beroperasi di Indonesia, Roche merasa sebagai bagian dari komunitas ekosistem kesehatan Indonesia.
Baca juga: Kasus kematian ibu hamil dan bayi di NTT cenderung menurun
Baca juga: Para ibu hamil di Kupang dapat bantuan makanan tambahan
"Stunting merupakan salah satu isu prioritas pemerintah Indonesia yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Perlu upaya kerja sama dan kolaborasi multisektor, termasuk dari sektor swasta," katanya.
