Kupang (ANTARA) - Masyarakat adat di pulau Timor mendesak Ketua dewan pimpinan pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mencopot Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang Yeskial Loudoe yang telah mengeluarkan bahasa bernuansa SARA di wilayah Kota Kupang.
Panglima besar adat pulau Timor atau dalam bahasa adatnya " Meo Naek Teflopo Anbi Pah Timor" Yoseph Ariyanto Ludoni kepada wartawan di Kupang, Jumat malam mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Yeskiel Loudoe dikhawatirkan telah merusak kesakralan budaya NTT.
"Selain itu juga dikhawatirkan dapat memunculkan konflik horisontal dan berpotensi mengadu domba suku maupun agama tertentu hanya untuk kepentingan sesaat," katanya ketika membacakan surat terbuka yang ditujukan untuk Megawati Soekarnoputri terkait kasus ucapan bernuansa SARA tersebut.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Yeskiel merupakan cerminan praktik politik yang sangat sempit dan kerdil. Padahal di mata publik PDI P adalah partai yang membentuk kader berjiwa pelopor dan memiliki kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menurut Ariyanto itu juga, bahasa SARA yang dikeluarkan oleh Yeskiel yang juga adalah Ketua DPRD Kota Kupang itu sudah pasti melukai hati rakyat NTT. Sehingga dengan tegas mewakili masyarakat adat pulau Timor ia mendesak agar diberhentikan menjadi Ketua DPC tetapi juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Kupang.
"Hal ini untuk memberikan efek jera agar kader PDI Perjuangan menjaga sikap dan berindak sesuai marwah partai, bukan sebaliknya menyakiti hati rakyat," tambah dia.
Pihaknya juga meminta agar Megawati bersama seluruh jajaran PDI Perjuangan dari tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penuh proses hukum terhadap Yeskiel, yang mana pada awal Juni lalu sudah dilaporkan oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan juga masyarakat di Kota Kupang.
Proses hukum menurut dia penting agar Yeskiel bersama kader partai lainnta bertindak lebih santun dan menjaga tata krama dalam menjalankan peran dan fungsi yang diemban.
Ariyanto juga mengatakan sebagai publik figur dan pejabat publik Yeskiel tak pantas mempertentangkan suku yang satu dengan lainnya berdasarkan keterangan yang disampaikannya.
"Setiap suku di NTT ini mempunyai kontribusi terhadap pembangunan di NTT sesuai perannya masing-masing, sehingga kami minta agar jajaran PDI Perjuangan juga bisa memberikan klarifikasi soal pernyataan dari Yeskiel yang telah melukai suasana hati pihak-pihak tertentu yang memiliki ketertarikan terhadap suku dan agama sebagaimana yang disampaikan oleh Yeskiel," ujar dia.
Ia juga menilai sampai saat ini setelah dilaporkan ke pihak kepolisian kasus, hingga saat ini prosesnya belum berlanjut sehingga dirinya juga khawatir jika akan menimbulkan persepsi yang berbeda yang dapat menimbulkan konflik.
Baca juga: Ketua DPRD adukan Bupati Alor ke Bareskrim terkait video viral
Baca juga: Bupati Alor sebut pencabutan rekomendasi dan dukungan hak PDIP
"Kami juga sebagai masyarakat awam dan budaya, yang bersimpati pada perjuangan PDI Perjuangan, kami turut prihati jika kemudian hari perjuangan partai wong cilik ini mulai ditinggalkan rakyat NTT hanya karena ulah satu oknum saja," tambah dia.
