Kupang (ANTARA) - Analis politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur Mikhael Rajamuda Bataona mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai sebuah penerapan teknik kekuasaan hegemonik.
"Dalam hal ini secara politis, PPKM darurat ini saya baca sebagai sebuah penerapan teknik kekuasaan hegemonik. Sebuah praksis kekuasaan yang menyasar kesadaran publik," kata Mihkael Rajamuda Bataona, di Kupang, Jumat, (2/7).
Pengajar Komunikasi Politik dan Teori-teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Saya ingin fokus pada kata 'darurat' yang digunakan pemerintah dan Presiden Jokowi ini. Dalam hal ini yang disasar pemerintah adalah efek kejut yaitu efek kejut luar biasa, dan efek kejut yang kuat pada persepsi publik," katanya.
Efek kejut inilah yang bisa membangkitkan kesadaran publik atau masyarakat bahwa ini memang keadaan genting, situasi sulit, jadi mari segera menerapkan Protokol kesehatan/prokes agar kita bisa bersama-sama membendung penyebaran Covid varian Delta ini.
Menurut dia, ketika pesan ini, yaitu pesan kedaruratan diresepsi atau dipahami publik maka publik akan dengan sendirinya menganalisis, lalu mengontrol, dan meregulasi dirinya dan keluarganya dalam tindakan kepatuhan pada protokol kesehatan.
"Ini jelas sebuah solusi pragmatis, tapi tentu dipandang paling efektif menghentikan penyebaran Covid varian Delta, dan lain-lain yang katanya sedang menyebar dengan sangat cepat di pulau Jawa," katanya.
Diharapkan, dengan adanya pemahaman bersama yang direproduksi sendiri oleh publik dalam kesadarannya, maka ketertiban dan kedisiplinan ber-prokes itu bisa terlaksana setiap hari.
Baca juga: Polri lakukan segala upaya pastikan PPKM Darurat berjalan baik
"Karena saya kira, tanpa adanya afirmasi positip diri publik tentang pentingnya penerapan aturan darurat ini, maka semuanya akan sulit," katanya.
"Jadi kuncinya adalah pada kesadaran publik. Publik yang paham arti kedaruratan ini akan dengan tanpa paksaan menertibkan dan mendisiplinkan diri juga keluarganya," katanya menambahkan.
Baca juga: Presiden minta masyarakat tetap tenang selama PPKM Darurat
Hanya dengan kesadaran publik, tujuan penggunaan istilah, simbol kedaruratan ini dalam komunikasi politik bisa dibaca sebagai sebuah penggunaan simbol atau pesan untuk tujuan kekuasaan yaitu menertibkan publik.
