Caracas (ANTARA) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Rabu (21/7) menyatakan surat yang dikirim oleh menteri luar negeri Vatikan kepada kalangan bisnis lokal, yang mendesak para politisi Caracas untuk melakukan negosiasi serius guna menyelesaikan krisis negara itu, sebagai "ringkasan kebencian."
Surat dari Menlu Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, dibacakan dengan lantang oleh perwakilan Gereja Katolik pada Selasa (20/7) malam di pertemuan tahunan Fedecamaras, federasi bisnis terbesar di negara Amerika Selatan yang menganut Katolik Roma.
Seorang pejabat tinggi pemerintah menghadiri pertemuan itu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun sebagai tanda meredanya ketegangan antara para pemimpin bisnis dan pemerintah sosialis, ketika Maduro membuka ekonomi dalam upaya untuk mengakhiri resesi selama bertahun-tahun di negara OPEC yang dulu makmur itu.
"Ketika semua orang berbicara tentang memproduksi dan mengatasi krisis ekonomi, seorang pendeta yang tidak dikenal...membaca surat dari Pietro Parolin, surat yang merupakan ringkasan kebencian, racun," kata Maduro dalam sebuah penampilan televisi pemerintah pada Rabu, menuduh Parolin campur tangan dalam urusan Venezuela.
Vatikan tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Komentar Maduro muncul ketika pemerintah dan oposisi Venezuela - yang melabeli Maduro sebagai diktator yang mencurangi pemilihan 2018 dan sebagian besar telah memboikot dua pemilihan terakhir - mempersiapkan negosiasi untuk mencoba membangun kondisi pemilihan yang disepakati bersama.
Baca juga: Vatikan sebut gereja tak bisa berkati penyatuan sesama jenis
Baca juga: Paus bertemu Kardinal Angelo Becciu yang dipecatnya
Surat Parolin mengatakan bahwa solusi untuk krisis Venezuela hanya akan datang "jika Venezuela, dan terutama mereka yang memiliki tanggung jawab politik, bersedia untuk duduk dan bernegosiasi secara serius tentang masalah nyata dan menemukan solusi untuk kebutuhan hakiki Venezuela."
Kardinal Venezuela Baltazar Porras bulan lalu mengatakan Gereja bersedia memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. (Reuters)
