"Awal bulan ini, Presiden Jokowi sudah meresmikan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sebagai salah satu langkah dalam mengatasi kesulitan air bersih yang dihadapi masyarakat selama ini," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre W Koreh kepada Antara di Kupang, Rabu.
Saat ini, Kabupaten Kupang sudah memiliki dua bendungan berukuran besar, yakni bendungan Tilong dan bendungan Raknamo yang diharapkan mampu mengatasi kesulitan air yang dihadapi masyarakat, hewan dan pertanian.
"Kita berharap agar pada bulan Maret atau April mendatang, Presiden Joko Widodo bisa meresmikan penggunaan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste," ujarnya.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semenjak menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 telah menargetkan untuk membangun tujuh bendungan di NTT.
Tujuh bendungan itu ada di Kabupaten Belu, dua di Kabupaten Kupang, satu di Kota Kupang, satu di Kabupaten Sikka, satu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) serta di Kabupaten Nagekeo pulau Flores.
Namun dari tujuh bendungan yang ditargetkan itu, dua di antaranya tengah dibangun, satu sudah diresmikan, satu lagi dalam proses peletakan batu pertama dan sisanya masih terkendala oleh lahan.
Andre mengatakan bahwa jika semua bendungan itu dapat dibangun semuanya tanpa ada kendala, otomatis masalah krisis air seperti di Kota Kupang dan di beberapa daerah lain saat musim kemarau sudah bisa teratasi.
"Sayangnya beberapa daerah seperti bendungan Lambo di Kabupaten Nagakeo serta bendungan Kolhua di Kota Kupang masih bermasalah dengan masalah lahan. Jika tidak ini akan memberikan manafaat yang luar biasa," ujarnya.
Pembangunan bendungan sendiri disamping mengatasi masalah air bersih, tetapi juga keberadaan sebuah bendungan akan sangat membantu mengairi sawah di sekitar bendungan, serta pencetakan lahan sawah baru.
"Tetapi juga akan menjadi destinasi wisata seperti di Raknamo, kemudian juga untuk pembangkit tenaga listrik," katanya dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah meresmikan satu dari 54 bendungan yang dibangun di Indonesia.
Andre mengharapkan agar pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kawasan lahannya untuk pembangunan bendungan bisa segera menyelesaikannya.
"Karena pemerintah hanya akan membangun bendungan jika pemerintah daerahnya sudah siap. Dalam arti mulai dari lahan, amdalnya serta masyarakat setempat," tambahnya.
