Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka percepatan penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting.
Hal itu disampaikan Tito saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 secara virtual, Senin, (23/8).
"Bagi pemda yang belum mengalokasikan APBD-nya, padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, Kemendagri akan betul-betul memelototi APBD Bapak dan Ibu (kepala daerah) sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program-program dalam rangka penurunan stunting di daerah masing-masing," kata Tito.
Tito juga mengingatkan kepala daerah, yang anggaran untuk percepatan penurunan angka stunting di daerahnya masih rendah atau di bawah rata-rata nasional, untuk serius dalam menangani persoalan tersebut.
"Sekali lagi, agar betul-betul serius dan menjadikan program percepatan penurunan angka stunting ini prioritas. Masukkan dalam APBD Bapak, Ibu sekalian dengan jumlah cukup dan kami akan me-review," jelasnya.
Pada tahun anggaran 2021 dalam rangka percepatan penurunan angka stunting, Tito menyebutkan tiga provinsi dengan alokasi anggaran penanganan stunting tertinggi ialah Kalimantan Tengah (Rp64,95 miliar), Jawa Tengah (Rp42,18 miliar), dan Papua (Rp31,48 miliar).
Ia menyebutkan daerah yang masih rendah dalam mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan angka stunting ialah Papua, DKI Jakarta, dan Bengkulu.
"DKI Jakarta Rp0,25 miliar karena kemungkinan problema stunting-nya bukan menjadi problema besar, dan Bengkulu sekitar Rp0,35 miliar," katanya.
Baca juga: Instruksi Mendagri terbaru untuk melanjutan PPKM Jawa-Bali
Tito berharap pemerintah daerah lebih serius dalam menangani masalah penurunan angka stunting di daerah sehingga target penurunan hingga 14 persen di akhir tahun 2024 dapat terwujud.
Baca juga: Mendagri minta pemda segera bayarkan insentif nakes
"Saya berharap pemda lebih serius mendukung program dalam rangka menurunkan angka stunting, yang dimotori pemerintah pusat sehingga hasilnya lebih baik dari tahun ke tahun," ujarnya.
Mendagri pelototi APBD untuk prioritaskan penurunan "stunting"
...Kemendagri akan betul-betul memelototi APBD Bapak dan Ibu (kepala daerah) sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program-program dalam rangka penurunan stunting di daerah masing-masing