Kapolda Erizman, kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast kepada Antara di Kupang, Minggu (13/5), langsung memerintahkan seluruh jajaran Polres dan Polresta untuk meningkatkan pengawasan terhadap gereja-gereja yang ada setelah serangan teroris terhadap tiga gereja di Surabaya pada Minggu pagi.
Kapolda juga mengimbau agar selain memperketat pengawasan di gereja-gereja, personel kepolisian juga perlu meningkatkan patroli di wilayah hukum Polda NTT secara berkala baik di gereja atau pun di tempat keramaian lainnya.
Terkait keamanan di wilayah NTT pascabom di Surabaya, Jules mengatakan situasi Kamtibmas untuk wilayah NTT terpantau masih kondusif.
"Kegiatan ibadah di gereja-gereja, baik di seputaran Kota Kupang maupun kota lainnya di NTT masih terpantau aman dan tertib, dan umat dengan tenang menjalankan ibadat," katanya.
Kapolda NTT juga mengimbau kepada warga masyarakat NTT untuk tidak khawatir dan tetap tenang serta beraktivitas seperti biasa dan tidak terprovokasi dengan kasus pengeboman gereja di Surabaya.
Mengutuk keras
Sementara itu, Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) pimpinan Fary Djemi Francis mengutuk keras aksi bom yang dilakukan kelompok teroris terhadap tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (13/5) pagi.
"Kami mengutuk keras aksi bom tersebut, karena telah menyebabkan terjadinya korban jiwa yang cukup banyak," kata Ketua Umum Gekira Fary Djemi Francis kepada Antara di Kupang, Minggu.
Ia mengatakan aksi tersebut juga mengganggu kenyamanan dan kekhusukan umat Kristiani yang sedang beribadah dan melahirkan ketakutan dan kecemasan yang luar biasa.
"Tindakan-tindakan brutal ini harus segera dihentikan. Negara mesti tegas terhadap pihak-pihak yang membuat dan turut berkontribusi dalam aksi bom Surabaya ini," katanya.
Gekira juga lanjutnya dengan tegas menyatakan menolak kehadiran jaringan terorisme dan segala bentuknya, juga radikalisme dengan berbagai wujudnya di bumi Indonesia ini.
"Paham-paham ini harus diberangus hingga ke akar-akarnya. Negara tidak boleh kalah terhadap terorisme dan radikalisme," kata Ketua Komisi V DPR RI itu.
