Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis, (28/4).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.
"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengakui pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi, menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar betul-betul waspada, mengkalkulasi, dan menghitung secara detail langkah antisipasinya.
"Agar langkah antisipasinya benar, maka kita harus betul-betul siap kalau krisis ini berlanjut sampai tahun depan. Hati-hati semuanya, kita harus punya 'sense of crisis', jangan seperti biasanya, jangan 'business as usual', 'sense of crisis' harus ada pada diri kita semua sehingga kita harus ada perencanaan yang baik," jelas Presiden.
Selain itu Presiden Jokowi mengingatkan mulai 2023, pemerintah akan memulai lagi ketentuan defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).
"Karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," tambah Presiden.
Baca juga: Perludem rekomendasikan sekda jadi penjabat kepala daerah
Tidak ketinggalan, katanya, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan.
Baca juga: Uji materi di MK membuka peluang revisi UU kepemiluan
"Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan, dan 'upskilling', 'reskilling' tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegas Presiden.
