Pemkab Ngada manfaatkan pekarangan warga untuk antisipasi inflasi

Bajawa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) lewat pemanfaatan lahan pekarangan warga.

"Langkah strategis yang sifatnya jangka pendek yakni pemanfaatan lahan pekarangan. Kami sudah data (jumlah) masyarakat non-ASN," kata Bupati Ngada Paru Andreas di Bajawa, NTT, Senin, (19/9/2022).

Pemkab Ngada telah menyiapkan kebun pembibitan dan siap mendistribusikan benih, bibit, dan pupuk bagi masyarakat. Benih yang disiapkan yakni benih tanaman yang harganya naik di pasar, seperti cabai dan bawang. Benih itulah yang akan ditanam di lahan pekarangan warga yang telah didata oleh pemerintah.

Selanjutnya bagi para petani, katanya, pemerintah telah memetakan lokasi untuk mempersiapkan cadangan tanaman baik cabai dan bawang yang selama ini masih diambil dari luar Bajawa.

Ia mengemukakan bahwa terkait dengan langkah strategis ini, pihaknya sedang menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi inflasi daerah.

"Sejengkal tanah tidak boleh terlantar, harus ditanam. Ketika itu ditanam, menghasilkan pangan untuk ketahanan pangan, tentu akan berpengaruh terhadap pengeluaran mereka," tegasnya.

Andreas melanjutkan pemerintah telah melakukan antisipasi pasar dengan menjajaki daerah potensial di luar Ngada seperti Kota Kupang, Labuan Bajo, dan Sumba Timur.

Jika lahan pekarangan warga telah dimanfaatkan, masih menurut dia, maka upaya berikutnya adalah kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga produksi dari Ngada bisa tersalurkan ke daerah tersebut.

Baca juga: Bupati Manggarai ajak semua instansi kolaborasi tekan inflasi

"Ini sesuai visi misi kami yakni bagaimana mewujudkan masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, dan berbudaya dengan berbasis pariwisata," katanya.

Baca juga: BI NTT serahkan bantuan 77.000 anakan cabai cegah laju inflasi

Untuk mengantisipasi inflasi di daerahnya, dia menyebut pemerintah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah lewat surat keputusan bupati agar memiliki payung hukum dan regulasi yang mengaturnya.