Anggota Dewan Jangan Korupsi

Kupang (Antara NTT) - Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Lazarus Jehamat mengharapkan agar kenaikan gaji dan pemberian tunjangan bagi anggota DPRD sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 menjadi daya dorongan bagi anggota dewan untuk tidak lagi melakukan korupsi.

"Pemerintah telah menaikan gaji, tunjangan transportasi serta perumahan sehingga diharapkan anggota dewan tidak lagi terlibat korupsi karena pendapatan mereka sudah memadai," kata Jehamat kepada Antara di Kupang, Senin.

Jehamat menegaskan hal itu menyusul telah diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD sehingga pendapatan anggota dewan di provinsi berbasis kepulauan ini naik hingga 100 persen.

Dosen FIFIP Undana Kupang itu mengatakan, anggota dewan harus memiliki tangung jawab moral terhadap rakyat karena kenaikan gaji serta tunjangan dewan dilakukan dalam kondisi keuangan daerah sangat terbatas.

Jehamat mendorong pemerintah agar dalam menaikan gaji anggota dewan harus berbasis kinerja sehingga menjadi daya dorong anggota dewan untuk bekerja lebih serius bagi kepentingan rakyat.

"Harus diakui secara jujur bahwa rakyat kurang puas terhadap kinerja dewan karena kurang memperjuangkan kepentingan rakyat, apalagi ada anggota dewan terseret dalam pusaran korupsi dan narkoba. Sehingga anggota dewan harus memiliki rasa malu jika korupsi disaat gaji dan tunjangan dewan telah dinaikan pemerintah," tegas Jehamat.

Ia mengatakan, anggota DPRD harus memahami kondisi rakyat NTT yang masih dililit kemiskinan sehingga harus bekerja sunguh-sunguh untuk kesejahteraan rakyat daerah ini.

"Kinerja DPRD belum menggembirakan. Belum banyak perda inisiatif yang mereka buat, namun sudah mendapat kenaikan gaji. Pemerintah sudah menyanggupi kenaikan gaji sehingga harus menjadi daya dorong bagi dewan bekerja lebih serius untuk rakyat serta tidak korupsi," kata Jehamat.