Kupang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G. L. Kalake mengingatkan para bupati dan wali kota untuk menyiapkan anggaran pemilu dan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2024 sebesar 40 persen dari alokasi anggaran yang telah disepakati dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
"Pemerintah kabupaten/kota di NTT agar segera menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan pemilu dan pilkada serentak pada 2024," kata Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G. L. Kalake dalam keterangan dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT yang diterima di Kupang, Sabtu, (14/10/2023).
Ayodhia G. L. Kalake mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota yang juga diikuti Sekda NTT Kosmas D Lana guna membahas kesiapan NTT dalam menghadapi pemilu 2024.
Ia menegaskan persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada 2024 harus didukung baik dari aspek penyiapan anggaran dan stabilitas penyelenggaraan.
Menurut Ayodhia G. L. Kalake sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa pemerintah kabupaten/kota menyiapkan anggaran pilkada serentak sebesar 40 persen dari pagu anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah bersama dengan KPU dan Bawaslu.
Dana untuk kegiatan pilkada itu, kata dia dialokasikan dalam perubahan APBD TA 2023 sebesar 40 persen dari yang dibutuhkan KPUD sedangkan sisanya sebesar 60 persen dialokasikan lagi dalam tahun anggaran 2024.
"Mendagri telah meminta agar pemilu dan pilkada dapat berlangsung dengan baik dan terselenggara secara efisien. Maka dari itu perlu ada peran baik dari pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam realisasi anggarannya," kata Ayodhia G. L. Kalake.
Dia juga mengingatkan para bupati dan penjabat wali Kota Kupang untuk memperhatikan stabilitas dari partai politik dan juga pasangan calon agar tidak ada benturan.
"Maka itu sangat dibutuhkan dukungan ASN agar tercapai pemilu dan pilkada yang aman," tegasnya.
Baca juga: Alokasi dana pilkada serentak 2024 di NTT mencapai Rp910 miliar
Dikatakannya dalam menghadapi pemilu dan pilkada maka perlu juga diperhatikan data administrasi kependudukan dari setiap pemilih untuk mendukung partisipasi aktif hak pemilih.
Baca juga: KPU NTT: Isu lingkungan jadi materi debat calon kepala daerah di NTT 2024
"Harus dipastikan setiap warga sudah berhak untuk ikut pemilih masuk dalam daftar sebagai pemilih," tegas Ayodhia G. L. Kalake.
Pj. Gubernur NTT ingatkan bupati/wali kota siapkan alokasi dana Pemilu
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/10) menggelar simulasi latihan sistem pengamanan kota dalam mengantisipasi berbagai gangguan keamanan pada pemilu dan pilkada 2024. (ANTARA/Benny Jahang)
Pemerintah kabupaten/kota di NTT agar segera menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan pemilu dan pilkada serentak pada 2024...
