"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut," kata Kepala Desa Siru Sumardi saat dihubungi dari Labuan Bajo, Kamis, (22/2/2024).
Dia menjelaskan tidak hanya sejumlah lahan pertanian yang terdampak hujan deras, namun sejumlah ternak dan kendaraan bermotor warga juga terseret banjir.
"Sawah dan kebun jagung warga rusak berat. Selain itu dua ekor sapi, lima unit motor dan satu sampan warga juga terseret arus banjir," jelasnya.
Dia menjelaskan lahan pertanian yang terdampak banjir dimiliki oleh sejumlah warga di desa dan kerugian materi yang dialami warga diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
Selain itu, lanjut Sumardi, banjir juga menyebabkan satu jembatan gantung yang menghubungkan warga antardesa Siru, Desa Wae Wako dan Desa Poco Dedeng rusak berat.
"Akibatnya sejumlah warga yang hendak melintasi jembatan tersebut terhalang banjir. Harapannya pemerintah daerah bisa memperbaiki jembatan yang rusak ini," katanya.
Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat Isfridus Tobong mengharapkan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan segera membuat laporan resmi terkait dampak bencana banjir yang terjadi.
"Mereka belum laporkan, mungkin lagi fokus penanganan darurat di lokasi. Nanti atas dasar laporan itu kami bawa ke Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Barat untuk ternak yang hilang itu dan untuk persawahan yang terendam itu ke Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat untuk penanganan," katanya.
Dia berharap laporan yang diberikan kepada BPBD Manggarai Barat disertai dengan identitas warga terdampak dan data kerugian warga.
Baca juga: Jembatan penghubung antardesa di Mabar rusak akibat banjir
Baca juga: Panwaslu di NTT gotong royong pikul kotak suara terobos banjir
Baca juga: BPBD Lembata ingatkan ancaman banjir di enam kecamatan
Baca juga: Jembatan penghubung antardesa di Mabar rusak akibat banjir
Baca juga: Panwaslu di NTT gotong royong pikul kotak suara terobos banjir
Baca juga: BPBD Lembata ingatkan ancaman banjir di enam kecamatan
"Kenapa laporan, karena jika butuhkan dana dan jika pemerintah daerah ada dana, akan tangani. Kami harapkan laporan segera dimasukkan sehingga dapat dilanjutkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," katanya.
