Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan naskah perjanjian hibah daerah dalam rangka percepatan pembentukan BNN tingkat kabupaten di daerah itu.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom di Labuan Bajo, Selasa mengatakan pembentukan BNN Kabupaten (BNNK) di Manggarai Barat dimaksudkan agar wilayah tersebut tanggap terhadap potensi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terlebih Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata.
"Secara struktural BNN bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wakil bupati dan jajaran untuk mengantisipasi sejak awal dan saya melihat bahwa pemerintah Manggarai Barat hari ini betul-betul sudah melihat potensi itu," katanya di Labuan Bajo.
Ia menjelaskan perkembangan pariwisata saat ini meningkatkan pergerakan orang, barang, pergerakan kapital atau modal dan pergerakan gagasan-gagasan manusia, sehingga perlu diantisipasi pergerakan tersebut sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Terlebih, lanjut dia, pada 3 September 2024 mendatang akan ada penerbangan internasional perdana rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo.
"Ada konsekuensi yang harus kita antisipasi, karena kita ketahui hari ini produsen narkoba terbesar di dunia hari ini adalah di daerah Asia Tenggara, Myanmar dekat sekali dengan Indonesia," ujarnya.
Ia juga menjelaskan satu faktor penting mempercepat pembangunan BNN Kabupaten di Labuan Bajo adalah perkembangan pariwisata yang pesat dan, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dinilai selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pariwisata dimana semakin tinggi perkembangan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat maka propaganda-propaganda terhadap pengguna narkoba ini akan semakin besar.
"Dan pasarnya otomatis akan meningkat, tapi kami akan melakukan pencegahan semaksimal mungkin," katanya.
Berdasarkan pengalaman pengungkapan kasus narkoba, lanjut dia, narkoba dapat masuk ke suatu daerah melalui pintu laut perbatasan daerah maupun pintu udara yaitu penerbangan sehingga hal tersebut harus diantisipasi
"Tidak menutup kemungkinan barang (narkoba) itu bisa ada masuk ke sini dan kita siap untuk menghadapi mereka dengan segala konsekuensi, kita bekerja sama dan pesan saya buat para pelaku-pelaku para pengedar gelap narkoba ini jangan coba-coba masuk, kami siap menghadapi," tegasnya.
Terkait kapan pembentukan BNN Kabupaten di Labuan Bajo, ia akan menjelaskan kepada Kementerian Pendayagunaan terkait urgensi pembentukan institusi tersebut di Labuan Bajo.
"Tapi sambil kami menunggu saya akan menempatkan satu pos interdiksi di sini untuk mengawasi narkoba karena sudah tidak bisa kita menunggu harus membangun dulu baru kita bekerja," katanya.
Menurut dia BNN bersama pemerintah daerah secara konsisten akan menjaga daerah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai upaya untuk meningkatkan devisa bagi negara dan pertumbuhan ekonomi daerah serta mencegah dampak negatif dari perkembangan pariwisata bagi daerah dan warga.
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mendukung pembentukan BNN Kabupaten dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan gedung kantor seluas 2,2 hektare di Labuan Bajo.
"Pemerintah menyambut sangat baik pembentukan ini, tadi saya sangat sepakat walaupun gedungnya belum ada, tentu orangnya bisa ditempatkan dan kami akan fasilitasi, kalau butuh gedung sementara kami akan fasilitasi menyiapkan itu," katanya.
Ia berharap adanya BNN Kabupaten nantinya akan semakin meningkatkan upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Baca juga: Masyarakat pesisir Labuan Bajo deklarasi lawan peredaran narkoba
Baca juga: BNN: Prevalensi penyalahgunaan narkoba papar 3,3 juta jiwa selama 2023
