Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian PUPR telah membangun 5.999 km jalan nasional baru selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau yang jalan tol terbangun 2.432 km baru, tapi untuk yang nasional itu ada 5.999 km baru, jadi jauh lebih banyak jalan nasionalnya," ujar Basuki di Jakarta, Jumat, (4/10).
Selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian PUPR tidak hanya membangun jalan tol baru namun juga membangun lebih banyak jalan nasional baru.
"Jadi tidak hanya di tol jalannya, tapi jalan nasional pun telah terbangun 5.999 km baru," kata Basuki.
Dirinya menyampaikan bahwa selain pembangunan jalan, Kementerian PUPR juga membangun jembatan, jembatan gantung sampai dengan flyover atau underpass.
"Kalau pembangunan jembatan 125.904 meter, jembatan gantung ada 583 buah, kemudian flyover/underpass 27.673 meter," kata Basuki.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu peran utama infrastruktur yakni infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan dan jalan tol.
Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.
Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat - Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan - Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.
Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Baca juga: Menteri PUPR sebut Kuota FLPP akan ditambah pada September
Baca juga: OIKN usulkan Rp26 triliun biaya pemeliharaan di IKN
