Kupang (Antara NTT) - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Nusa Tenggara Timr terus mengoptimalkan tiga fungsi dasar kebijakan publik, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi menghadapi dampak lambannya pemulihan ekonomi global.
"Memang harus ada optimalisasi berbagai potensi domestik untuk memperkuat resiliensi perekonomian," kata Kepala BI KPw Nusa Tenggara Timur Naek Tigor Sinaga di Kupang, Senin. Ia menyebut ketiga fungsi tersebut perlu didukung oleh penguatan regulasi dari para pemangku kebijakan.
Ia mencontohkan fungsi stabilisasi. "Yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan komposisi belanja modal, serta penguatan fungsi alokasi melalui jaring pengaman sosial guna menopang daya beli lapisan masyarakat menengah ke bawah," katanya.
Dari sisi distribusi, katanya, kebijakan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperluas daya serap tenaga kerja perlu dilakukan.
Dalam kaitan ini, reformasi struktural, khususnya upaya meningkatkan produktivitas perekonomian, menjadi sangat penting untuk membawa perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja yang tersedia.
Dalam upaya mendukung ketiga fungsi tersebut, perlu pula dilakukan sinergi dan koordinasi oleh berbagai pemangku kebijakan untuk meminimalkan risiko terhambatnya implementasi di lapangan.
"Dalam nuansa semangat untuk bersinergi, BI akan secara konsisten mengarahkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui tiga pilar kebijakan utama yakni moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah," katanya.
Dari kebijakan moneter, Bank Indonesia secara konsisten akan menempuh kebijakan pengendalian inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman.
Salah satu strategi di bidang moneter adalah pengelolaan likuiditas. Pada tahun 2017 akan diperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging yang hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam satu maintenance period.
Dari sisi nilai tukar, Bank Indonesia menginisiasi transaksi lindung nilai untuk mengakomodasi transaksi valas dalam denominasi USD dan non-USD.
Bank Indonesia juga melakukan kerja sama bilateraldengan negara kawasanuntuk menggunakan local currency pada transaksi perdagangan dan investasi.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak nilai tukar seiring dinamika perekonomian yang terjadi.
