Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sampai sekarang petunjuk teknis (Juknis) tentang dukungan APBD untuk MBG belum ada," kata Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Benny Menoh di Kupang, Kamis, (23/1).
Sebelumnya pemerintah pusat telah mengimbau kepada pemerintah daerah agar ikut berprestasi untuk mengembangkan Program MBG di wilayahnya masing-masing.
Benny mengatakan mengingat sampai saat ini belum ada juknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka berapa nilai APBD yang akan digunakan untuk Program MBG belum bisa ditentukan.
Namun, lanjutnya, untuk Program MBG yang dianggarkan dari APBN tetap jalan hingga saat ini, sedangkan dukungan dari APBD menunggu juknis karena ada perhitungan tertentu. "Akan ada perhitungan tertentu untuk APBD yang digelontorkan untuk MBG," ujar dia.
Namun kata dia, Pemprov NTT akan mendukung penuh dan membantu dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Saat ini pelaksanaan Program MBG telah menyasar hingga kedua lokasi di NTT yakni di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
Dua lokasi tersebut bisa melaksanakan Program MBG dengan anggaran dari pemerintah pusat karena sudah ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukungnya.
Baca juga: Pj Gubernur sebut Program MBG sangat dibutuhkan anak-anak NTT
Saat ini dua titik SPPG itu telah melayani 6.738 murid, tidak hanya di Kota Kupang tetapi di Kabupaten Kupang.
Baca juga: PWI kecam arogansi oknum terhadap wartawan yang meliput MBG di Lombok Timur
Untuk Kabupaten Kupang jumlah siswa yang dilayani mencapai 3.240 siswa dan Kota Kupang sebanyak 3.138 siswa yang dilayani mulai dari Senin hingga Jumat dan berkelanjutan.
