Perlu Antisipasi Bibit Bagi Petani NTT

Kupang, 6/10 (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur Anselmus Tallo meminta pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu mengantisipasi penyediaan bibit atau benih jagung dan padi serta pupuk bagi petani tanpa harus menunggu bantuan bibit melalui program instensifikasi jagung.

"Hasil kunjungan kerja tim DPRD NTT ke kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan itu ditemukan masih banyak petani yang belum mendapatkan bibit jagung dan padi serta pupuk untuk menanami lahan yang telah siap untuk ditanami karena masih menunggu realisasi dari program intensifikasi itu," katanya di Kupang, Sabtu.

Program intensifikasi ini meliputi pengadaan bibit jagung dan pupuk melalui pihak ketiga untuk kebutuhan lahan seluas 7.000 ha bagi petani lahan kering dan lahan basah yang tersebar di 17 kabupaten di NTT.

"Proses pengadaan ini hingga pertengahan September sudah sampai pada tahap pendistribusian dari lokasi asal bibit di Surabaya ke tiga sona yang dibagi berdasarkan jauh dan dekatnya jangkauan dan diperkirakan akan terlambat tiba di tangan petani karena berbagai hambatan sejak awal proses ini," katanya.

Sementara para petani di wilayah tertentu di NTT berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus mulai menanam dalam akhir Oktober hingga awal November, sehingga akan kesulitan mendapatkan bibit yang diharapkan.

"Kalau kendala ini tidak dilakukan antisipasi oleh pemerintah kabupaten setempat di NTT, maka akan berakibat pada keterlambatan bahkan ada yang gagal melakukan penanaman. Dan ada petani yang gagal tanam, maka akan berbuntut pada gagal panen dan ujungnya adalah rawan pangan," katanya.

Karena itu, katanya sejak awal pemerintah kabupaten perlu melakukan tindakan ambil alih soal penyiapan bibit dan pupuk untuk mencegah persoalan klasik seperti gagal tanam, gagal panen dan rawan pangan yang menimpa penduduk di wilayah ini setiap tahun.

Ia mengapresiasi beberapa kabupaten di NTT diantaranya Kabupaten Sikka, Manggarai Timur dan Belu yang sejak awal telah melakukan antisipasi dengan menyediakan penangkaran bibit di daerahnya masing-masing dan tidak berharap pada program intensifikasi pertanian dari provinsi.

Kebijakan tiga kabupaten ini ke depan perlu diikuti kabupaten lain di NTT agar tidak menimbulkan ketergantungan para petani terhadap bibit yang didatangkan dari dari luar, karena mekanisme sering berbelit-belit, sehingga tidak jarang terjadi keterlambatan bibit tersebut tiba di tangan petani.

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan kewajibannya memihak rakyat. Karena itu, pemerintah harus mengelola pangan dengan memberikan keleluasaan bagi petani untuk berproduksi, bukan terus-menerus mengimpor beras. Petani terus diberi ruang untuk menguasai pasar.

Salah satu yang penting, menurut Prabowo, yakni diaktifkan lagi Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan salah satu harapan petani.

Sebab, kata dia, dengan adanya KUD para petani diuntungkan karena bisa dengan cepat menjual hasil taninya, termasuk penyaluran bibit dan obat-obatan untuk tanaman mereka. "Banyak yang bilang KUD gagal, padahal yang gagal itu hanya 15 sampai 20 persen saja, tapi yang berhasil itu lebih banyak. Dan ini kewajiban pemerintah untuk membinanya supaya berhasil," ungkap Prabowo.