FH UGM gandeng Unwira dan Desamind gelar pengabdian unggul di NTT

Kupang (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (FH Unwira) dan Yayasan Desamind Indonesia Bercahaya (Desamind) melaksanakan agenda Pengabdian Unggul di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dekan FH UGM Dahliana Hasan dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa di Kupang mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Dia mengatakan, program ini melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dengan dukungan Sinarmas Mining.

Sejumlah kegiatan dilakukan salah satunya kuliah umum di Universitas Katolik Widya Mandira yang diikuti lebih dari 200 mahasiswa dengan bahasan HAM, konstitusi, dan hukum adat.

FH UGM dan FH Unwira juga menggelar knowledge sharing mengenai pengelolaan bantuan hukum. Pertemuan itu membahas program pendidikan profesi advokat (PKPA), mekanisme penyuluhan, serta upaya memperkuat layanan hukum berbasis kampus.

Mereka juga mengadakan penyuluhan hukum di SD Negeri 2 Lelogama, Kabupaten Kupang. Topik utama adalah perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dengan perspektif hukum adat Atoin Meto.

“Suatu kebahagiaan bagi kami karena ini pertama kalinya UGM hadir memberikan penyuluhan hukum di Amfoang Selatan,” ujar Camat Amfoang Selatan, Yan Tamoes.

Baca juga: Jokowi curhat soal tuduhan ijazah palsu saat reuni Angkatan 80 di UGM
Baca juga: Pemkab Mabar mengapresiasi UGM kembalikan artefak ekskavasi tahun 2010

Penyuluhan berlanjut di Desa Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan bahasan pembentukan peraturan desa. FH UGM menekankan pentingnya pengakuan hutan adat agar diakui tidak hanya oleh hukum adat, tetapi juga hukum nasional.

Hari terakhir, FH UGM mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana untuk menjajaki kerja sama. Pertemuan menghasilkan dukungan penguatan kolaborasi antarperguruan tinggi hukum di wilayah perbatasan untuk memperluas pengabdian masyarakat.

Direktur Sinarmas Mining Hartana mengatakan dukungan yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan mereka.

“Dukungan kami adalah bentuk tanggung jawab sosial agar program pengabdian seperti ini tidak hanya memperluas wawasan hukum, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar dia.