Asita NTT minta bupati SBD atasi pungli di lokasi objek wisata

id Asita NTT

Asita NTT minta bupati SBD atasi pungli di lokasi objek wisata

Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans. (ANTARA FOTO/Dok. Asita NTT)

Bupati Sumba Barat Daya (SBD) diminta segera turun tangan mengatasi praktik pungutan liar (pungli) dan pemalakan yang dilakukan warganya kepada para wisatawan saat berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di SBD.
Kupang (ANTARA) - Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur Abed Frans meminta Bupati Sumba Barat Daya (SBD) segera turun tangan mengatasi praktik pungutan liar (pungli) dan pemalakan yang dilakukan warganya kepada para wisatawan saat berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di SBD.

"Bupati SBD perlu segera turun tangan mengatasi praktik pungli dan pemalakan yang dilakukan warganya terhadap wisatawan saat berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di SBD. Citra buruk pariwisata ini harus segera dihentikan dan diberantas sampai ke akar-akarnya," katanya kepada Antara di Kupang, Senin (10/6).

Ia mengatakan, praktik pungli ini dialaminya secara langsung maupun rekan-rekan operator tur anggota ASITA NTT yang melayani para wisatawan ketika berwisata di Sumba Barat Daya. Kondisi ini, terjadi pada sejumlah destinasi wisata di daerah setempat seperti Tanjung Mareha, Watu Malando, dan Pantai Mbawana.

Praktik pungutan liar, lanjutnya, dilakukan dengan berbagai kedok seperti buku tamu untuk tiket masuk, parkiran, pemakaian toilet. Selain itu, ketika wisatawan berdiri di samping kuda untuk berpose juga harus membayar di luar dari biaya ketika ingin menunggangi kuda.

"Ini yang membuat pusing kita sebagai operator tour karena akan menimbulkan kesan buruk bagi wisatawan," katanya dan meminta Bupati SBD untuk segera membersihkan praktik pungli dan pemalakan kepada para wisatawan ini.

Baca juga: ASITA kritik pungli di Sumba Barat Daya

Menurut Abed Frans, destinasi wisata lainnya di Pulau Sumba memiliki manajemen yang cukup baik seperti di Kabupaten Sumba Timur, namun khusus di Sumba Barat Daya terkesan masih adanya proses pembiaran sehingga praktik pungli yang merusak citra pariwisata masih terus terjadi.

Pemerintah Kabupaten SBD, menurut Abed Frans, terkesan seperti adem ayem saja, padahal kasus pungli dan pemalakan ini sudah lama berlangsung di Sumba Barat Daya," katanya menegaskan.

Untuk itu pihaknya meminta pemerintah daerah di Sumba Barat Daya agar fokus menata kembali berbagai objek wisata dengan keindahan yang sangat memikat wisatawan serta membersihkan praktik pungli dan pemalakan yang masih terjadi pada sejumlah objek wisata yang ada.

Menurut Abed Frans, upaya promosi yang gencar dilakukan di luar tidak akan berdampak banyak terhadap kunjungan wisatawan jika destinasi belum ditata secara baik serta aksi pungli dan pemalakan masih saja terjadi.

Baca juga: Dishub Minta Masyarakat Laporkan Pungli Parkir Liar