260 kabupaten/kota di Indonesia jadi prioritas penanganan kekerdilan

Kupang (ANTARA) - Sebanyak 260 kabupaten/kota di Indonesia ditetapkan sebagai daerah prioritas pencegahan kekerdilan (stunting) dan telah menandatangani komitmennya untuk melakukan percepatan penanganan terhadap kasus tersebut.

"Hingga saat ini sudah ada 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai prioritas pencegahan stunting,"  kata Partnership Coordinator, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden, Karnadi Harijanto dalam Semiloka Impelementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Provinsi NTT, Rabu (4.12).

Ia mengatakan sebanyak 260 kabupaten/kota tersebut sudah menandatangani komitmen, tapi dalam implementasinya tampaknya tidak didukung anggaran dan regulasi yang memadai sehingga terkesan menjadi tak berguna.

Semiloka yang digelar di salah satu hotel di Kota Kupang itu dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Karnadi berharap seluruh kabupaten/kota prioritas memiliki keberpihakan anggaran dan regulasi untuk percepatan pencegahan stunting.

Baca juga: NTT jadi percontohan penanganan stunting di Indonesia
Baca juga: Artikel - Mungkinkah daun kelor bisa mengatasi kekerdilan? Ini penjelasannya

Hal ini penting, karena Presiden Joko Widodo telah menargetkan prevalensi kekerdilan harus turun sampai 14 persen dari total angka kelahiran anak hingga tahun 2024.

"Butuh konvergensi program seluruh OPD agar tidak tumpang tindih. Dengan begitu seluruh program terencana dan hasilnya pun terukur," tuturnya.

Karnadi menerangkan, ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program.

Ia optimistis jika kelima pilar tersebut berjalan dengan dukungan anggaran dan regulasi maka target penurunan stunting sesuai arahan presiden bisa tercapai. "Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Karnadi juga mendorong pemanfaatan berbagai bahan pangan lokal untuk menambah asupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Selain murah, panganan lokal menurutnya mudah di dapatkan di daerah dengan harga yang mudah terjangkau dan bernilai gizi tinggi.

"Bahan pangan lokal juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dimaksimalkan untuk pencegahan stunting. Di Kupang sendiri contohnya pemanfaatan daun kelor," katanya.

Baca juga: Sekretariat Wapres-Pemprov NTT gelar semiloka kekerdilan
Baca juga: Artikel - Kenapa NTT tetap menjadi sarang stunting?