WWF Dorong Optimalisasi SDA Pesisir

Kupang (Antara NTT) - Organisasi konservasi independen WWF Indonesia mendorong pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengoptimalkan sumber daya alam pesisir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Secara kelembagaan, WWF berharap hal ini masuk dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah baik di level provinsi maupun di kabupaten/kota," kata Project Leader Lesser Sunda Seascape World Wild Life Fund for Nature (WWF) Indonesia Erdi Lazuardi di Kupang, Kamis, (6/4).

Ia menjelaskan, optmilasiasi potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam perencanaan pembangunan NTT akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah ini, terutama yang bermukim di sepanjang lokasi tersebut.

"Penyusunan rencana kerja kali ini kami harapkan menjadikan pembangunan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam program prioritas bagi NTT," kata Lazuardi.

Rencana kerja pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, harus menunjukkan adanya program dan anggaran yang memadai bagi pembangunan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu sumber daya yang memadai untuk memastikan potensi yang ada ini digali dan dikelola secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi NTT, lanjut dia, dapat disebut sebagai provinsi konservasi karena menyumbang hampir 30 persen luasan kawasan konservasi perairan di Indonesia dari hampir 17.8 juta hektare kawasan konservasi perairan nasional saat ini.

Ia menyebutkan terdapat banyak kawasan laut yang penting, bahkan mendunia, seperti Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat dan Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan laut sekitarnya.

Selain itu, ada Taman Wisata Laut Gugus Pulau Teluk Maumere, Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung, Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, Taman Nasional Laut Sawu, SAP Flores Timur, KKPD Sikka, dan KKPD Lembata dengan masing-masingnya memiliki potensi tinggi.

Kawasan NTT berada dalam Bentang Laut (seascape) Sunda Kecil bersama perairan NTB dan Bali yang memiliki potensi perikanan tangkap sangat besar mencapai 456.741 ton pada tahun 2014 atau setara dengan Rp9,3 triliun.

Bentang laut ini merupakan habitat bagi enam jenis penyu, mamalia laut (paus, lumba-lumba, dan dugong), serta biota laut karismatik (hiu dan pari manta).

Dari aspek letak geografis, posisi NTT sangat strategis karena memiliki sebagian besar wilayah atau setara 65 persen dari kawasan bentang laut Sunda kecil ini.

"NTT juga bisa memainkan peranan penting dalam jejaring Kawasan Konservasi Perairan dalam Bentang Laut Sunda Kecil," katanya.

Adanya perubahan dalam kewenangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menuntut respons yang proaktif, khusunya pemerintah provinsi dalam memastikan agar sumber daya yang ada di kabupaten/kota dapat dikelola lebih baik.

Kewenangan pengelolaan wilayah laut di bawah 12 mil yang seluruhnya diberikan kepada pemerintah provinsi, menurut dia, walaupun banyak tantangan, bisa disikapi sebagai peluang untuk mensinergikan usaha pengelolaan, baik itu pengaturan ruang, pemanfataan, pengendalian, maupun pengawasan hingga akses pendanaan dari pusat.

Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan tersebut, WWF menawarkan tiga hal, yaitu: pertama, memastikan kejelasan penataan ruang laut, khususnya lewat penyelesaian RZWP3K (rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil).

Kedua, desain kelembagaan pengelola kawasan konservasi perairan yang akan dikelola provinsi termasuk di dalamnya pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan NTT.

Ketiga, mendorong kesepakatan nyata dengan dua provinsi tetangga, yaitu NTB dan Bali dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan se-Bentang Laut Sunda Kecil.