135 desa telah bentuk BUMDes

id dana desa

135 desa telah bentuk BUMDes

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Charles E Panie. (ANTARA FOTO/Benny Jahang)

"Kami selalu mendorong pemerintah desa untuk membentuk BUMDes sehingga pembangunan ekonomi masyarakat desa lebih menggeliat," kata Charles E Panie..

Kupang (ANTARA) - Sebanyak 135 desa dari 160 desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

"Kami selalu mendorong pemerintah desa untuk membentuk BUMDes sehingga pembangunan ekonomi masyarakat desa lebih menggeliat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Kupang, Charles E Panie ketika dihubungi di Kupang, Selasa (31/12).

Ia mengatakan pembentukan BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Menurut dia, BUMDes merupakan lembaga yang menjadi kunci penggerak ekonomi masyarakat desa sehingga semua desa di daerah ini diwajibkan untuk memiliki BUMDes.

Baca juga: Dana Desa untuk Kabupaten Kupang naik Rp2 miliar

"Kami terus mendorong agar semua desa di Kabupaten Kupang memiliki BUMDes karena BUMdes menjadi kunci penggerak ekonomi masyarakat," kata Charles E Panie.

Menurut dia, sebanyak 135 desa di Kabupaten Kupang telah memiliki BUMDes sedang 25 desa lainnya masih dalam proses pembentukan BUMDes.

"Kami berharap 25 desa yang belum membentuk BUMDes agar segera membentuknya sehingga pembangunan ekonomi masyarakat bergerak cepat. Kami targetkan pada 2020 semua desa telah memiliki BUMDes," kata Charles E Panie.

Dia mengatakan, pemerintah desa harus lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi desa sehingga pembangunan ekonomi lebih cepat bergerak.

"Bagi desa-desa yang terbatas dengan potensi ekonomi desa bisa membentuk BUMDes bersama misalnya untuk pengelolaan air bersih. Dua desa bisa membangun PAM Desa untuk pengelolaan air minum," kata Charles E Panie.Baca juga: 60 Kepdes di Kupang diperiksa Inspektorat terkait dana desa