BUMDes hanya dinikmati kelompok kecil masyarakat

id Ternak Babi

BUMDes hanya dinikmati kelompok kecil masyarakat

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT dari F-PDI Perjuangan Nelson Matara. (ANTARA FOTO/HO-DPRD NTT)

"BUMDesa ini hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat di desa, karena memang usaha ini hanya melibatkan kelompok kecil masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTTĀ Nelson Matara..
Kupang (ANTARA) - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah provinsi berbasis kepulauan saat ini hanya dinikmati oleh kelompok kecil masyarakat.

"BUMDesa ini hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat di desa, karena memang usaha ini hanya melibatkan kelompok kecil masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT Nelson Matara di Kupang, Rabu (15/1), terkait manfaat dari BUMDes tersebut.

Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT, kata dia, saat ini telah terbentuk 900 BUMDes dari total 3.026 desa di provinsi berbasis kepulauan ini.

"Setiap desa mendapat suntikan dana Rp100 juta yang dialokasikan dari dana desa sebagai penyertaan modal awal, untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan para pengurus BUMDes dalam menggerakkan roda ekonomi desa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT Piter Sinuk Manuk mengatakan BUMDes yang aktif di NTT hanya 777 BUMDes, sedangkan 123 BUMDes lainnya dalam kondisi mati suri.
Usaha produksi ikan teri yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (ANTARA FOTO/HO-Klemens Kwaman)
Berkaitan dengan hal itu, Nelson Matara mengusulkan kepada pemerintah untuk mencari formula lain dalam BUMDes ini, agar seluruh masyarakat di desa bisa terlibat langsung dalam usaha-usaha kecil dan usaha produktif.

"Kita minta kalau bisa pemerintah cari formula lain, sehingga semua masyarakat bisa terlibat dan turut menikmati usaha yang ada di desa ini," kata Nelson.

Menurut dia, BUMDes yang ada saat ini memang sudah bagus, namun hanya orang-orang atau kelompok tertentu yang terlibat, terutama kelompok usaha.

"Kita ingin agar BUMDes ini dinikmati semua masyarakat di desa setempat. Selain itu, kalau bisa BUMDes bekerja sama dengan koperasi, karena dengan koperasi pasti banyak masyarakat terlibat," kata mantan Wakil Ketua DPRD NTT dari PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, sebagai mitra dari instansi yang mengurus soal pemerintahan desa, pihaknya mengharapkan ada formula baru di dalam program BUMDes, agar masyarakat semuanya dapat terlibat dan menikmati kehadiran BUMDes.
Salah satu usaha peternakan babi di NTT yang dikelola BUMDes. (ANTARA FOTO/HO-ist)