Malaka Dominasi Perikanan Budidaya Tambak

Kupang (Antara NTT) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto, mengatakan usaha perikanan budi daya darat melalui tambak di daerah itu masih didominasi masyarakat Kabupaten Malaka.

Ia mengatakan, jumlah rumah tangga pembudidaya ikan di daerah itu saat ini mencapai 1.655 buah lebih banyak dibanding daerah lain, menyusul Kabuten Nagekeo 146 buah dan Timor Tengah Utara 113 buah, sementara daerah lainnya masih dalam kisaran puluhan.

"Usaha perikanan budidaya darat terutama tambak di Malaka produktifitasnya cukup tinggi dibanding daerah lainnya," katanya di Kupang, Senin.

Tercatat pada 2016, produksi perikanan budidya di Kabupaten Malaka mencapai 2.664 ton yang didominasi jenis ikan bandeng.

Ia menyebutkan, umumnya jenis lain perikanan budidaya yang diusahakan di Nusa Tenggara Timur seperti ikan mas, nila, dan lele.

Hasil produksinya dimanfaatkan untuk bisnis dengan memasoknya ke rumah-rumah makan, disalurkan ke kabupaten lainnya, maupun juga konsumsi rumah tangga.

Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu mengakui, usaha perikanan budidaya di daerah itu belum berkembang pesat dibandingkan seperti di Jawa dan lainnya.

Perikanan budidaya di NTT, lanjutnya, masih didominasi budidaya laut berupa rumput laut yang menjadi ikon di provinsi kepulauan itu karena menyebar hampir di semua daerah.

"Sementara kalau untuk kebutuhan perikanan di dalam maupun untuk ekspor, kita masih andalkan perikanan tangkap karena potensinya jauh lebih besar," katanya pula.

Namun demikian, katanya, DKP NTT terus mendorong agar perikanan budidaya darat di daerah itu bisa berkembang dengan cepat di masa mendatang sehingga bisa mengatasi kekurangan pasokan perikanan tangkap saat musim tertentu.

"Kita di provinsi terus mendorong dengan menyediakan benih perikanan budidaya yang siap disalurkan melalui Balai Benih sesuai permintaan daerah, selain itu pula kita lakukan sosialisasi terkait prospek peluang perikanan budidaya," katanya.

Untuk itu, Ganef berharap, pemerintah kabupaten/kota melalaui dinas terkaitnya yang memiliki masyarakat pembubidaya agar terus mengupayakan melalui bantuan untuk pembuatan fasilitas pendukung seperti bangunan tambak ataupun kolam.

"Sentuhannya berupa penganggaran yang cukup melalui APBD di daerah maupun pemanfaatan bantuan pusat ataupun kemudahan-kemudahan untuk akses permodalan bagi masyarakat untuk budidaya," katanya.