"Tingkat konsumsi ikan kita masih rendah dibandingkan negara lain padahal protein dari ikan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan otak maupun kesehatan generasi kita," katanya di Kupang, Jumat.
Dikatakannya hal itu ketika mewakili pemerintah pusat menghadiri acara Kampanye Gemar Makan Ikan bertajuk Perempuan MAMPU mudah bergerak: Sehat Untuk Semua Mewujudkan Generasi Emas 2045 di Pantai Lasiana, Kupang, yang bekerja sama dengan Pemerintah Australia.
Menurutnya, di tahun 2045 yang bertepatan juga dengan usia kemerdekaan ke-100, Indonesia harus menjadi bangsa yang mampu bersaing dan unggul dengan negara-negara majuh lainnya dari berbagai aspek seperti teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pendapatan dan lainnya.
Pada 2045 pula, lanjutnya, bangsa ini akan didominasi dengan generasi muda di bawah 40 tahun yang akan meneruskan pembangunan di negara ini.
"Untuk mewujudkan generasi yang handal itulah maka generasi mudah kita saat ini harus sehat, pintar, cerdas, salah satu caranya dengan gemar makan ikan sejak dini," katanya.
Menurutnya, angka kondisi kekurangan gizi di Indonesia masih tinggi mencapai 27 persen atau di atas standar yang ditoleransi dunia melalui organisasi kesehatan dunia WHO sebesar 20 persen.
Untuk itu, kondisi gizi masyarakat harus diperbaiki salah satunya dengan meningkatkan minat untuk gemar mengkonsumsi ikan.
Menurut Teten, daya konsumsi ikan di Indonesia pada umumnya masih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, China, Malaysia, Thailand.
Umumnya, katanya, tingkat konsumsi ikan setiap orang di Indonesia masih sekitar 36 kilogram per tahun atau rata-rata tiga kilogram per 30 hari.
Padahal Indonesia memiliki kekayaan protein laut yang besar dan kaya dengan didukung luas wilayah laut mencapai 70 persen.
"Apalagi di NTT yang merupakan provinsi kepulauan dengan laut yang luas dan bersih tentu penghasilan ikannya besar,"ujarnya.
Dalam hal ini, Teten menilai peran ibu-ibu rumah tangga setempat sangat penting karena umumnya bertugas menyediakan menu makanan dalam keluarga.
"Karena itu ibu-ibu rumah tangga harus menyajikan ikan yang cukup untuk keluarga apalagi yang lagi hamil, menyusui, ataupun untuk anak-anak balita," katanya.
Montara
Teten Masduki ketika ditanya soal kasus pencemaran Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara pada 21 Agustus 2009 mengatakan tidak mengetahui keberlanjutan dari kasus tersebut.
"Saya tidak tahu kalau soal yang itu (kasus pencemaran Laut Timor). Saya ke Kupang dalam rangka mengikuti Kampanye Makan Ikan yang diikuti perwakilan Bappenas beserta perwakilan Pemerintah Australia, dan sejumlah komunitas perempuan setempat.
Ketika ditanya lagi terkait keberlanjutan kasus pencemaran Laut Timor oleh perusahaan PTTEP Australasia yang juga mendapat sorotan dari DPR yang juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikannya, Teten mengaku dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
"Saya tidak tahu soal itu jadi tidak bisa jawab, nanti malah sok tahu saya," katanya lagi.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dan Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hermawi Taslim berpendapat Pemerintah Indonesia harus menempuh jalur pidana kepada perusahaan pencemar Laut Timor.
"PTTEP Australasia harus dipidanakan, karena perusahaan patungan antara Thailand dan Australia itu tidak pernah melakukan studi dan penelitian terkait dampak dari pencemaran tersebut," kata Satya W Yudha sejalan dengan Hermawi Taslim yang dihubungi secara terpisah dari Kupang, Minggu.
Tumpahan minyak dan gas dari Blok Montara itu telah mencemari hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor serta merusak tanaman rumput laut milik nelayan Nusa Tenggara Timur akibat wilayah budidaya sudah terkontaminasi.
Satya Yudha mengatakan pihak perusahaan pencemar PTTEP Australasia menyebut bahwa tidak ada pencemaran di kawasan perairan Indonesia hingga merembes ke wilayah pantai di Nusa Tenggara Timur.
Namun, fakta menunjukkan bahwa ribuan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur tidak bisa melakukan budidaya terhadap "emas hijau" itu, karena wilayah perairan setempat sudah terkontaminasi dengan minyak dan gas.
"Di sini, kita berharap ada ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi pidana kepada perusahaan pencemar tersebut," kata anggota F-Golkar itu menegaskan.
Satya juga meminta dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membekukan segala aktivitas PTTEP di Indonesia jika perusahaan tersebut tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kasus pencemaran tersebut secara transparan dan menyeluruh.
Seperti diketahui, baik PTTEP maupun Pemerintah Australia mengatakan bahwa tumpahan minyak Montara tidak pernah sampai di pantai-pantai di Indonesia.
Hal itu berdasarkan pada penelitian ilmiah oleh dua perguruan tinggi di Indonesia bahwa tumpahan minyak itu dibawa angin dan arus kencang dari arus lintas Indonesia (Arlindo) di tengah Laut Timor menuju laut lepas Samudera Hindia.
Sejumlah ilmuwan Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga melakukan penelitian untuk pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa tumpahan minyak Montara telah mencemari pantai-pantai di Indonesia.
Bahkan, para peneliti juga memberi argumentasi bahwa para ilmuwan dan Deputy I Kemenko Bidang Kemaritiman Havaz Oegroseno berani pasang badan untuk mengajukan gugatan kerusakan ekosistem terhadap PTTEP ke pengadilan di Indonesia.
Sementara, Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hermawi Taslim menjelaskan jalur pidana harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena ada unsur yang sudah dilanggar BUMN Thailand tersebut.
PTTEP sebagai induk dari perusahaan PTTEP Australasia pun mengakui belum pernah melakukan studi setelah ledakan dari anjungan Montara pada 21 Agustus 2009 itu. "Proses hukum pidana harus ditempuh karena ada unsur yang sudah terpenuhi," katanya.
Taslim mengatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat untuk membawa kasus ini masuk dalam perkara pidana dan bukan lagi masalah perdata agar kasus ini cepat selesai.
Hal ini diperkuat lagi dengan dukungan sejumlah pakar yang membantu gugatan class action rakyat NTT di Australia juga sependapat dengan para ilmuwan yang membantu pemerintah Indonesia.
"Saya tidak tahu kalau soal yang itu (kasus pencemaran Laut Timor). Saya ke Kupang dalam rangka mengikuti Kampanye Makan Ikan yang diikuti perwakilan Bappenas beserta perwakilan Pemerintah Australia, dan sejumlah komunitas perempuan setempat.
Ketika ditanya lagi terkait keberlanjutan kasus pencemaran Laut Timor oleh perusahaan PTTEP Australasia yang juga mendapat sorotan dari DPR yang juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikannya, Teten mengaku dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
"Saya tidak tahu soal itu jadi tidak bisa jawab, nanti malah sok tahu saya," katanya lagi.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dan Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hermawi Taslim berpendapat Pemerintah Indonesia harus menempuh jalur pidana kepada perusahaan pencemar Laut Timor.
"PTTEP Australasia harus dipidanakan, karena perusahaan patungan antara Thailand dan Australia itu tidak pernah melakukan studi dan penelitian terkait dampak dari pencemaran tersebut," kata Satya W Yudha sejalan dengan Hermawi Taslim yang dihubungi secara terpisah dari Kupang, Minggu.
Tumpahan minyak dan gas dari Blok Montara itu telah mencemari hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor serta merusak tanaman rumput laut milik nelayan Nusa Tenggara Timur akibat wilayah budidaya sudah terkontaminasi.
Satya Yudha mengatakan pihak perusahaan pencemar PTTEP Australasia menyebut bahwa tidak ada pencemaran di kawasan perairan Indonesia hingga merembes ke wilayah pantai di Nusa Tenggara Timur.
Namun, fakta menunjukkan bahwa ribuan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur tidak bisa melakukan budidaya terhadap "emas hijau" itu, karena wilayah perairan setempat sudah terkontaminasi dengan minyak dan gas.
"Di sini, kita berharap ada ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi pidana kepada perusahaan pencemar tersebut," kata anggota F-Golkar itu menegaskan.
Satya juga meminta dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membekukan segala aktivitas PTTEP di Indonesia jika perusahaan tersebut tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kasus pencemaran tersebut secara transparan dan menyeluruh.
Seperti diketahui, baik PTTEP maupun Pemerintah Australia mengatakan bahwa tumpahan minyak Montara tidak pernah sampai di pantai-pantai di Indonesia.
Hal itu berdasarkan pada penelitian ilmiah oleh dua perguruan tinggi di Indonesia bahwa tumpahan minyak itu dibawa angin dan arus kencang dari arus lintas Indonesia (Arlindo) di tengah Laut Timor menuju laut lepas Samudera Hindia.
Sejumlah ilmuwan Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga melakukan penelitian untuk pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa tumpahan minyak Montara telah mencemari pantai-pantai di Indonesia.
Bahkan, para peneliti juga memberi argumentasi bahwa para ilmuwan dan Deputy I Kemenko Bidang Kemaritiman Havaz Oegroseno berani pasang badan untuk mengajukan gugatan kerusakan ekosistem terhadap PTTEP ke pengadilan di Indonesia.
Sementara, Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hermawi Taslim menjelaskan jalur pidana harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena ada unsur yang sudah dilanggar BUMN Thailand tersebut.
PTTEP sebagai induk dari perusahaan PTTEP Australasia pun mengakui belum pernah melakukan studi setelah ledakan dari anjungan Montara pada 21 Agustus 2009 itu. "Proses hukum pidana harus ditempuh karena ada unsur yang sudah terpenuhi," katanya.
Taslim mengatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat untuk membawa kasus ini masuk dalam perkara pidana dan bukan lagi masalah perdata agar kasus ini cepat selesai.
Hal ini diperkuat lagi dengan dukungan sejumlah pakar yang membantu gugatan class action rakyat NTT di Australia juga sependapat dengan para ilmuwan yang membantu pemerintah Indonesia.
Komunitas perempuan
Teten pada kesempatan itu juga bertemu komunitas perempuan Kota Kupang di Pantai Oeba dan Kelurahan Lasiana dalam rangka Kampanye Makan Ikan untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat terutama protein melalui peningkatan konsumsi ikan.
"Lewat pertemuan ini kita ingin menggerakan industri perikanan termasuk industri rumahan yang dikelolah masyarakat nelayan atau ibu-ibu rumah tangga di sini," katanya.
Teten menyempatkan untuk berdiskusi dengan sejumlah nelayan yang baru kembali melaut di Pantai Oeba dan juga melihat kegiatan kelompok perempuan yang mengolah makanan berbahan ikan seperti abon dan dendeng ikan.
Kelompok perempuan itu merupakan anggota Sekolah Perempuan binaan Pondok Pergerakan, LSM lokal setempat yang menjadi mitra kerja organisasi KAPAL Perempuan dan Program MAMPU.
Menurut Teten, perempuan atau ibu-ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam menentukan asupan gizi terutama protein untuk anggota keluarganya.
"Ibu rumah tanggalah yang memutuskan seperti apa menu dan pola konsumsi dalam keluarganya karena itu perannya sangat penting," katanya.
Sehingga, lanjuntya, harus terus didorong agar tingkat konsumsi ikan dalam keluarga terus meningkat dari waktu ke waktu terutama ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui, ataupun anak-anaknya yang masih balita.
Ia mengatakan, langkah itu guna mendukung program utama pemerintah memperkuat sumber daya manusia generasi Indonesia yang sehat, pintar, dan cerdas sehingga nantinya mampu bersaing secara global.
Ia menjelaskan, kondisi kekurangan gizi di Indonesia masih tinggi mencapai 27 persen atau di atas standar yang ditoleransi dunia melalui organisasi kesehatan dunia WHO sebesar 20 persen.
Sedang tingkat konsumsi ikan rata-rat setiap orang di Indonesia masih sekitar 36 kilogram per tahun atau 3 kilogram setiap bulannya.
"Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea, China, Malaysia, Tahiland, tingkat konsumsi ikan masyarakat kita masih sangat rendah," katanya.
Padahal, lanjutnya, Indonesia memiliki kekayaan protein laut yang besar yang didukung dengan luas wilayah laut mencapai 70 persen, apalagi di Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi kepulauan dengan laut yang luas dan bersih sehingga memiliki potensi perikanan yang besar.
Untuk itu, menurut Teten, potensi itu harus dimaksimalkan dengan menggalakkan gerakan kampanye makan ikan untuk masyarakat setempat secara masif dan berkelanjutan.
"Selain untuk mewujudkan generasi muda kita yang sehat, pintar, dan cerdas, ini juga berdampak meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan kita karena hasil perikanan bisa terserap secara maksimal," katanya.
"Lewat pertemuan ini kita ingin menggerakan industri perikanan termasuk industri rumahan yang dikelolah masyarakat nelayan atau ibu-ibu rumah tangga di sini," katanya.
Teten menyempatkan untuk berdiskusi dengan sejumlah nelayan yang baru kembali melaut di Pantai Oeba dan juga melihat kegiatan kelompok perempuan yang mengolah makanan berbahan ikan seperti abon dan dendeng ikan.
Kelompok perempuan itu merupakan anggota Sekolah Perempuan binaan Pondok Pergerakan, LSM lokal setempat yang menjadi mitra kerja organisasi KAPAL Perempuan dan Program MAMPU.
Menurut Teten, perempuan atau ibu-ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam menentukan asupan gizi terutama protein untuk anggota keluarganya.
"Ibu rumah tanggalah yang memutuskan seperti apa menu dan pola konsumsi dalam keluarganya karena itu perannya sangat penting," katanya.
Sehingga, lanjuntya, harus terus didorong agar tingkat konsumsi ikan dalam keluarga terus meningkat dari waktu ke waktu terutama ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui, ataupun anak-anaknya yang masih balita.
Ia mengatakan, langkah itu guna mendukung program utama pemerintah memperkuat sumber daya manusia generasi Indonesia yang sehat, pintar, dan cerdas sehingga nantinya mampu bersaing secara global.
Ia menjelaskan, kondisi kekurangan gizi di Indonesia masih tinggi mencapai 27 persen atau di atas standar yang ditoleransi dunia melalui organisasi kesehatan dunia WHO sebesar 20 persen.
Sedang tingkat konsumsi ikan rata-rat setiap orang di Indonesia masih sekitar 36 kilogram per tahun atau 3 kilogram setiap bulannya.
"Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea, China, Malaysia, Tahiland, tingkat konsumsi ikan masyarakat kita masih sangat rendah," katanya.
Padahal, lanjutnya, Indonesia memiliki kekayaan protein laut yang besar yang didukung dengan luas wilayah laut mencapai 70 persen, apalagi di Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi kepulauan dengan laut yang luas dan bersih sehingga memiliki potensi perikanan yang besar.
Untuk itu, menurut Teten, potensi itu harus dimaksimalkan dengan menggalakkan gerakan kampanye makan ikan untuk masyarakat setempat secara masif dan berkelanjutan.
"Selain untuk mewujudkan generasi muda kita yang sehat, pintar, dan cerdas, ini juga berdampak meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan kita karena hasil perikanan bisa terserap secara maksimal," katanya.
