Legislator: Negara harus hadir atasi pembelajaran daring

id pembelajaran daring, siti mukaromah,sinyal,bantuan pulsa siswa,corona,pandemi covid-19,kemendikbud

Legislator: Negara harus hadir  atasi pembelajaran daring

Anggota Fraksi KPB DPR Siti Mukaromah. (FOTO ANTARA/Sumarwoto)

Cukup satu pendataan saja. Dari titik itulah kemudian pemerintah harus turun tangan dengan bersinergi antara seluruh elemen yang bersangkutan dengan dunia pendidikan yang hari ini membutuhkan kehadiran negara untuk rakyatnya
Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Siti Mukaromah menyatakan negara harus hadir untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pembelajaran secara daring atau jarak jauh akibat pandemi COVID-19.

Ia mengatakan pembuatan basis data tersebut sebenarnya bisa dilakukan karena pemerintah tidak hanya dalam artian kementerian yang ada di Jakarta saja, namun juga dinas, kecamatan, atau bisa langsung ke sekolah.

Dia mencontohkan pihak sekolah dapat mendata siswa-siswanya yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam memperlancar proses pembelajaran daring.

"Misalnya, kelas 5 sekolah A ada 30 anak, 10 anak di antaranya butuh sinyal telekomunikasi, 10 anak butuh kuota internet, dan 10 anak butuh telepon pintar, itu harus terdata. Nah, data itu kemudian oleh pemerintah harus dikelola secepatnya untuk dicarikan solusinya," kata legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Banyumas dan Cilacap itu.

Terkait dengan persoalan sinyal telekomunikasi, anggota Komisi VI DPR RI itu mengaku saat diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD), pihaknya pernah meminta kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk untuk segera mengecek ke pelosok mana pun guna memastikan kepada masyarakat bahwa sinyal telekomunikasi itu ada.

Selain itu, kata dia, ketika memberikan kontribusi berupa pembagian pulsa gratis harus tepat sasaran berdasarkan basis data yang dikelola secara terpusat.

Dalam hal ini, lanjut dia, PT Telkom, dinas di daerah, maupun kementerian tidak harus mengadakan pendataan sendiri.

"Cukup satu pendataan saja. Dari titik itulah kemudian pemerintah harus turun tangan dengan bersinergi antara seluruh elemen yang bersangkutan dengan dunia pendidikan yang hari ini membutuhkan kehadiran negara untuk rakyatnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Bangsa itu.

Baca juga: Menteri Pendidikan tinjau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh

Perempuan yang akrab disapa Erma itu mengaku khawatir jika permasalahan tersebut tidak segera teratasi akan menghambat kegiatan belajar mengajar karena pada semester pertama diperkirakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

"Saya pikir ini menjadi bagian dari persoalan yang harus dikerjakan oleh seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian kita sendiri juga orang-orang yang mampu harus ikut memberikan masukan, jadi semuanya harus bersinergi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, negara harus hadir, bukan masing-masing kementerian saja, tetapi harus saling berkolaborasi.

Ia mengatakan jika hal itu dilakukan, setidaknya dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan, bagaimana kepentingannya, dan seperti apa targetnya.

Menurut dia, permasalahan dalam pembelajaran daring atau jarak jauh sebenarnya tidak hanya sebatas kuota internet, sinyal telekomunikasi, serta perangkat pendukung seperti telepon pintar maupun "laptop".

"Model penyampaian atau cara mengajar secara daring, mengajar dari jarak jauh itu kan berbeda dengan mengajar secara tatap muka. Ini membutuhkan keatraktifan yang luar biasa dari guru," katanya.

Baca juga: Tak ada frekuensi radio, anak-anak di Sikka tak bisa belajar

Selain itu, harus terbangun juga kesadaran dari keluarga siswa tersebut untuk bisa mendampingi secara serius, demikian Siti Mukaromah.




 
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar