Kupang (ANTARA) - Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina mengatakan bahwa ada empat isu prioritas yang dapat dikembangkan untuk membangun Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium (DPSP) yang berkelanjutan dan berstandar dunia.
"Empat isu prioritas yang dapat dikembangkan itu adalah infrastruktur dengan melestarikan ekosistem, sumber daya manusia dan kontribusi lokal, komoditas pangan serta meningkatkan kapasitas Labuan Bajo dan sekitarnya sehingga bisa dikunjungi dengan tidak melebihi kapasitas. Ini yang perlu kita lakukan secara bersama sama," kata Shana Fatina di Labuan Bajo, Kamis, (8/7).
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi desa Wisata di Labuan Bajo yang digelar Oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf secara luring dan daring di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Menurut Shana membangun Pariwisata Labuan Bajo menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan berstandar internasional tentu harus mendapatkan dukungan semua pihak. Segala upaya yang dilakukan tentu harus melibatkan peran masyarakat serta memberikan efek yang positif pula bagi masyarakat salah satunya adalah pengembangan desa wisata itu sendiri.
Dalam rapat bersama itu, Shana mengajak semua pelaku industri pariwisata dan pengelola desa wisata agar mampu memanfaatkan momentum itu guna menampilkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat dilihat dan mendapatkan dukungan dari pihak pihak terkait.
"Desa wisata bukan hanya sekedar opsi tapi bagian terintegrasi dari Pariwisata yang berkelanjutan. Desa wisata harus mengetahui keunggulan yang bisa kita jual. Yang kita lakukan mencoba mensinkronkan semua ini sehingga mendapatkan dukungan yang optimal dari semua stakeholder," pintanya.
Sementara itu, staff Khusus Gubernur NTT bidang Ekonomi, Daniel Kameo, yang mewakili Gubernur NTT dalam kegiatan ini menyampikan bahwa dengan jumlah Obyek Wisata di NTT mencapai 1.378 yang tersebar diseluruh pelosok daerah, menjadikan Pariwisata sebagai satu satunya kekayaan terbesar yang di miliki oleh Provinsi NTT.
Untuk itu, Prof Daniel menyebutkan Pariwisata dijadikan sektor penggerak ekonomi di NTT dengan rantai pasok yang panjang yang melibatkan sektor Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan skala UMKM. Untuk itu tentu dibutuhkan keterlibatan semua komponen dalam mewujudkan hal tersebut.
"Pemprov NTT dalam pembangunannya mengadopsi pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif sebanyak mungkin masyarakat atau pelaku usaha ikut di dalamnya dan dicerminkan dalam berbagai kebijakan dan harus berbasis sumber daya lokal dan sustainable. Desa wisata di-design harus secara sengaja agar semua orang bisa terlibat di dalamnya. Pariwisata harus dibangun dalam peran kolaboratif," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Rinus menyampaikan pembentukan desa wisata dilakukan selain memaksimalkan potensi pada setiap desa wisata juga sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan pendapatan per kapita warga Manggarai Barat yang masih sangat rendah.
Baca juga: Mabar - BPOLBF teken MoU percepat pengembangan parekraf Labuan Bajo
"Pendapatan kita perhari sangat rendah karena menjadi objek pembangunan pariwisata itu sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan itu yakni pembentukan desa wisata, ekowisata berbasis masyarakat. Terdapat 94 Desa Wisata dan 14 Pokdarwis. Dua destinasi wisata diantaranya pengelolaanya oleh Bumdes," ujar Rinus.
Baca juga: Menparekraf : IDEATHON diharapkan tumbuhkan ekosistem pariwisata Labuan Bajo
Setiap potensi dan produk produk yang dihasilkan oleh desa desa wisata ini nantinya akan di digitalisasikan dan akan dibantu dipromosikan oleh berbagai platform milik BUMN, salah satunya adalah platform LinkAja.
