Kupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tri Budhianto mengatakan akan terus mengawal pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi setempat.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal belanja Pemerintah yang dikelola kementerian/lembaga, kami kawal setiap bulan maupun triwulannya dengan target-target yang sudah ditetapkan," katanya di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan, alokasi belanja Pemerintah Pusat di NTT pada pagu 2021 tercatat mencapai sebesar Rp12,4 triliun yang meliputi belanja pegawai, barang, modal, dan belanja bantuan sosial.
Sementara pelaksanaan belanja yang sudah terealisasikan per 13 Agustus 2021 tercatat sebesar Rp6,2 triliun atau 50,3 persen.
Baca juga: DJP serahkan tersangka kasus perpajakan ke Kejaksaan
Baca juga: Ribuan wajib pajak di NTT manfaatkan insentif pajak
Tri Budhianto menyebutkan terdapat lima kementerian/lembaga yang mengelola alokasi belanja pemerintah terbesar di NTT yaitu, PUPR, Kementerian Agama, Polri, TNI, dan Kemendikbud Ristek.
"Kami akan selalu mengupayakan agar target-target belanja yang sudah ditetapkan minimal bisa tercapai dan mudah-mudahan bisa terlampaui," katanya.
Tri Budhianto mengatakan kontribusi belanja Pemerintah Pusat terhadap perekonomian NTT cukup besar sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan agar selaras dengan belanja pemerintah daerah dalam hal kecepatannya sehingga mampu mendorong perekonomian di NTT.
Oleh karena itu, kata dia proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, akan terus dilakukan secara bersama-sama.
"Kami juga mengharapkan pemerintah daerah untuk terus mengawal belanja pemerintah agar kita tetap bisa terus mendorong pertumbuhan perekonomi di NTT," katanya.
