Ketua DPD RI perjuangkan penetapan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal Nasional

Kupang (ANTARA) - Ketua DPD RI perjuangkan penetapan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal Nasional Di bawah kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, DPD RI terus memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan lokal.

Bahkan, DPD RI sudah meminta kepada pemerintah untuk menetapkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal Nasional.

Hal tersebut diungkap LaNyalla saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Nusa Tenggara Timur (NTT), di Ballroom Aston Hotel Kupang, Minggu (29/8).

“Perlu saya sampaikan, bahwa saya selaku ketua DPD RI telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo, agar pemerintah menetapkan hari kebudayaan dan kearifan lokal masuk sebagai hari nasional dalam kalender resmi Indonesia,” ujar LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini pun kembali menyatakan dukungannya terhadap agenda Festival Adat Kerajaan Nusantara yang akan digelar pada September mendatang di Sumedang, Jawa Barat. LaNyalla menegaskan dirinya selalu memberi perhatian kepada Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

“Selaku Ketua DPD RI, saya konsisten untuk menjalankan amanat Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya.

Oleh karena itu, LaNyalla sempat menyinggung mengenai peran Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam membentuk NKRI saat ia memberikan pidato dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI. Sidang bersama tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin serta sejumlah jajaran pemerintah.

“Saya sengaja menyinggung sumbangsih kerajaan dan kesultanan Nusantara dalam membentuk negara Republik Indonesia melalui dukungan Raja dan Sultan Nusantara kepada para pendiri bangsa saat itu,” tegas LaNyalla.

Ketua DPD RI mengingatkan, Indonesia bukan dilahirkan oleh partai politik yang justru menjadi sentral penentu kekuasaan saat ini.

Menurut LaNyalla, parpol pun kini menjelma menjadi satu-satunya saluran bagi calon pemimpin bangsa untuk dapat dipilih oleh rakyat.

 “Karena itu, DPD RI sebagai wakil daerah, terus berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah, termasuk lembaga adat, yang diwakili oleh Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagai salah satu pemegang saham republik ini, agar mendapat tempat yang layak dalam proses penentuan perjalanan pembangunan bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

 LaNyalla kembali mengungkap, DPD RI tengah mendorong agar terwujud Amandemen UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan koreksi atas Amandemen sebelumnya di tahun 2002 silam.

 “Salah satunya, pentingnya memperkuat peran DPD RI sebagai wakil daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara. Dengan memberi ruang kepada rekomendasi dan pemikiran luhur Kerajaan dan Kesultanan Nusantara,” jelas LaNyalla.

 “Sekaligus membuka saluran bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk mendapatkan hak-nya dalam pemerintahan, yang sejatinya merupakan hak asasi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih,” tambah mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

 LaNyalla pun meminta dukungan dari pimpinan maupun seluruh kerabat Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Ia memastikan, DPD RI akan terus memperjuangkan masyarakat daerah yang lekat hubungannya dengan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

 “Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bersama ini dapat semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kita, khususnya dalam rangka memajukan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap LaNyalla.

 Sekjen MAKN, Yani WS Koeswodidjoyo, mengaku tidak mudah bagi MAKN untuk mengumpulkan kerajaan di nusantara. "Kami ingin semua aktif dan berjalan dengan efektif. Kita akan hadapi semua kendala untuk kemajuan kerajaan di NTT. Apalagi kita punya pembina yang hebat dan ikhlas seperti bapak kita pak Nyalla,"ujar wanita yang biasa disapa Bunda Yani.

 Menurut Bunda Yani, dari MAKN ada harapan dan tekad agar kerajaan di Tanah Air kembali bermarwah. "Saya hanya inginkan kerajaan kembali sejahtera, untuk melindungi adat tradisi, budaya leluhur kerajaan," katanya.

 Raja Babau, Jan Christofel Benyamin, berharap dengan MAKN sejarah yang ada di NTT bisa dapat tertata dengan baik. “Oleh sebab itu, ada beberapa agenda penting yang akan kami lakukan sebagai Ketua MAKN. Kita akan mendata seluruh catatan sejarah yang ada di kerajaan-kerajaan. Setelah itu, kita akan mencari ke lapangan, apa datanya sesuai atau tidak, setelah itu kita akan men-justifikasi, setelah itu akan masuk ke database agar supaya data seluruh kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa bermakna, dan ini sangat penting harapan dan dukungan dari Ketua DPD RI," katanya.

Jan Christofel mengatakan, malam ini moment sangat besar bagi para raja di NTT. "Kami di sini mempunyai keterbatasan. Tetapi, kami percaya bersama dengan DPD RI yang ada pada malam hari ini, memberikan satu semangat baru bagi kami untuk bisa maju agar supaya restorasi budaya kedepan menjadi satu hal yang nyata dan berhasil. Dan sudah tentu kita akan menuju kepada pembentukan karakter budaya Nusantara di NTT inilah harapan kami," ujarnya.

 Dalam kesempatan itu, Jan Christofel juga memohon dukungan penuh dari DPD RI, Raja Kupang, dan seluruh yang hadir.

 "Kami mohon dukungan, kami butuh kekompakan, kesatuan dengan satu hati membangun budaya, khususnya di NTT, umumnya di Indonesia. Saya mendoakan semoga pak Nyalla menjadi pemimpin ke depan dan bisa membawa apresiasi kami," katanya.

Pelantikan DPW MAKN NTT sendiri dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Raja Kupang Leopold Nisnoni, DK 37 MAKN Raja Nusak Termanu Vicoas Amalo, Raja Amarasi Robert Yesaya Koroh, Raja Babau Jan Christofel Benyamin. Sementara deretan senator yang hadir adalah Bustami Zainuddin asal Lampung, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta dua Senator NTT Asyera Respati Wundalero dan Angelius Wake Kako. Turut hadir Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr Yurisman Star.