Kupang (AntaraNews NTT) - Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis mengharapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sendiri Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) agar tak perlu lagi bekerja sama dengan provinsi lain.
"Sebenarnya beberapa tahun lalu seharusnya sudah dibangun di Kota Kupang ini, namun karena pemerintah kotanya belum siap maka dibatalkan pembangunannya," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (23/3).
Ia mengatakan bahwa saat rencana pembangunan BP2IP di Kupang, dirinya yang mengesahkan sejumlah anggaran yang harus dikucurkan untuk pembangunan BP2IP tersebut.
Bahkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan anggaran sebesar Rp600 miliar terkait rencana pembangunan itu.
"Waktu jamannya pak Wali Kota (sebelumnya) Jonas Salean. Kita sudah bertemu dan Kementerian Perhubungan pun sudah bertemu, namun pemerintahan kota menyatakan belum siap, karena kesulitan mencari lahan," katanya.
Baca juga: Ratusan nelayan ikuti pelatihan Keselamatan Berlayar
Baca juga: Memprihatinkan nasib nelayan "Pole and Line" Kupang
Politisi partai Gerindra ini mengatakan bahwa pembangunan gedung BP2IP tersebut bertujuan untuk memberdayakan nelayan-nelayan di provinsi berbasis kepulauan itu agar lebih tahu dan lebih paham soal masalah laut.
Pegiat sepak bola ini juga menyampaikan terima kasihnya karena berkat Kementerian Perhubungan 650 nelayan di kota Kupang bisa menjalani diklat terkait pelayaran yang dilakukan selama sepekan tanpa dipungut biaya sepersen pun.
Fary menambahkan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh agar menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung BP2IP tersebut di Kota Kupang.
"Saya sudah berbicara dengan pak Jefri dan beliau menyanggupi hal tersebut," ujar Fary yang akan dilantik menjadi Ketua F-Gerindra MPR pada Senin (26/3) mendatang.
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh diketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pemerintah kota Kupang sendiri pada dasarnya sangat mendukung hal itu. "Kita akan siapkan lahannya. Namun terlebih dahulu akan kami kaji dulu apakah lahanya cocok atau tidak," ujarnya.
Ia mengatakan kalau mencari lahan di pinggiran pantai rasanya sudah tak ada lagi. "Namun jika di pinggiran kota Kupang ada beberapa lahan miliki pemerintah kota yang bisa digunakan untuk pembangunan BP2IP tersebut," katanya.
"Kalau nelayan kita sudah diberdayakan, tentu akan sangat berpengaruh bagi perekonomian kota ini," katanya menambahkan.
NTT sudah saatnya miliki BP2IP
Ketua Komis V DPR RI Fary Jemi Francis (kedua kanan) foto bersama ratusan nelayan Kupang, NTT yang menjadi peserta pelatihan dasar pelayaran khusus 30 mil hingga 60 mil di Kupang, Kamis (22/3) (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)
"Sebenarnya beberapa tahun lalu seharusnya sudah dibangun di Kota Kupang ini, namun karena pemerintah kotanya belum siap maka dibatalkan pembangunannya," kata Fary Francis.
