ASITA NTT usul pemerintah perpendek masa karantina wisman

Kupang (ANTARA) - Asosiasi perusahaan perjalanan wisata atau yang dikenal dengan ASITA, mengusulkan agar pemerintah memperpendek masa karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman) sehingga masa waktu wisata atau tinggal lebih lama.

"Sekarang yang jadi permasalahan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia itu bukan pada harga PCRnya, tetapi lebih kepada masa karantina yang terbilang cukup panjang," kata Ketua ASITA NTT Abed Frans kepada ANTARA di Kupang, Selasa, (2/11).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan adanya rencana dari pemerintah untuk tak mewajibkan pelaku perjalanan untuk melakukan tes COVID-19 menggunakan alat tes PCR.

Menurut dia, masa karantina yang sangat panjang, hampir sepekan, menjadi pertimbangan dari serius untuk datang ke Indonesia.

"Kita di Indonesia, terlebih di NTT jangan dulu berharap banyak akan banjir wisman jika masa karantina masih begitu lama di Indonesia" ujar dia.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperpendek masa karantina dari semula 5 hari menjadi 1-2 hari. Sebab, kata dia, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, kini negara itu sudah tidak memberlakukan karantina bagi wisman. 

"Ya perlu dipertimbangkan untuk diperpendek, karena tentunya wisman datang ke NTT itu sudah merupakan akhir dari perjalanan wisatanya ke Indonesia sebelum mereka akan kembali melalui Bali atau Jakarta," ujar dia.

Ia menghitung jika waktu liburan wisman yang biasanya 15-20 hari itu dipotong lima hari di hotel saja dengan segala biaya ditanggung oleh wisatawan itu sendiri.

"Kira-kira apakah mereka akan sampai ke NTT kah? Dan kalaupun sampai maka sisa berapa hari saja?," ujar dia

Abed juga mengatakan sebagai catatan wisman yang ke NTT itu sekitar 98 persen adalah yang sudah mengelilingi Indonesia. "Jadi tentunya NTT itu bukan pintu masuk utamanya," ujar dia

Lebih lanjut terkait tak diwajibkan adanya tes PCR bagi pelaku perjalanan, ia menilai bahwa PCR itupun hanya merupakan sarana/alat untuk mengetes seseorang terkonfirmasi COVID-19 atau tidak.

"Kita sudah diwajibkan untuk vaksin dua kali serta begitu banyak petunjuk hidup sehat di tengah pandemi serta kewajiban CHSE bagi semua pelaku usaha tidak terkecuali pelaku usaha Pariwisata. Jadi menurut saya sebenarnya oke-oke saja tanpa PCR. Tetapi dengan pengawasan serta percepatan vaksin di seluruh Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Asita: Kegiatan pemerintah dorong pemulihan pariwisata NTT

Baca juga: Asita NTT sebut promo penerbangan percepat peningkatan kunjungan wisatawan